Krimsus86.com Jakarta, 20 April 2026 – Komisi IV DPR RI menerima audiensi dari Kelompok Pembudidaya Benih Bening Lobster (BBL) dalam rangka menyerap aspirasi terkait tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya menyangkut kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Senayan, Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus pengelolaan BBL. Usulan tersebut merupakan bentuk respons atas berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di sektor tersebut, termasuk keterbatasan akses, perizinan, serta ketidakpastian kebijakan.
Melati menegaskan bahwa pembentukan Panja menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan amanat konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pembentukan Panja merupakan wujud keseriusan kami dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat perlu dievaluasi agar sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 serta visi pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Melati juga menyoroti dinamika global terkait industri lobster. Ia menyampaikan bahwa di tengah pembatasan yang diterapkan di dalam negeri, negara lain justru terus memperkuat posisinya sebagai produsen lobster dunia, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis kondisi lapangan.
Menurutnya, kebijakan yang terlalu restriktif berpotensi menimbulkan dampak lain, seperti meningkatnya praktik penyelundupan serta hilangnya potensi penerimaan negara.
“Diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat larangan, tetapi mampu mengelola sumber daya secara bijak, menjaga keberlanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan negara,” tambahnya.
Melati juga mengungkapkan kondisi nelayan di daerah pemilihannya di Bangka Belitung yang menghadapi tantangan serius akibat menurunnya hasil tangkapan. Kondisi tersebut memaksa nelayan melaut lebih jauh dari batas yang diizinkan demi memenuhi kebutuhan ekonomi.
Ia menilai, apabila potensi benih lobster dapat dikembangkan secara optimal di berbagai daerah, hal tersebut dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, T.A Khalid, turut menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Panja. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang jelas dan terarah agar sektor budidaya dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Panja diperlukan untuk merumuskan tata kelola yang lebih baik, sehingga pelaku usaha dapat berkembang, nelayan sejahtera, dan kontribusi terhadap penerimaan negara dapat meningkat,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan di sektor kelautan dan perikanan agar lebih adaptif, berkeadilan, serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan.(M.Dahlan//red)
