MUARO JAMBI — KRIMSUS86.COM — 14 September 2026 — Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Muaro Jambi terus diperkuat melalui sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, TNI, Polri, serta pihak perusahaan.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua DPW Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Provinsi Jambi, Dody Candra, bersama Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., di ruang pertemuan DPRD Muaro Jambi, Senin (14/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat mengajak masyarakat maupun perusahaan untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Praktik pembakaran lahan dinilai berpotensi menimbulkan karhutla yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi.
Ketua DPW FRIC Jambi Dody Candra mengatakan, kondisi karhutla di Jambi membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan seluruh elemen.
“Jambi memang lagi intens, termasuk antara unsur masyarakat sipil dengan DPRD. Yang terjadi di lapangan, Ketua DPRD Muaro Jambi sudah beberapa kali turun melakukan koordinasi terkait karhutla di Muaro Jambi, khususnya di Desa Gambut Jaya, Sungai Gelam, dan Kecamatan Kumpeh yang sempat terbakar ratusan hektare,” ujar Dody.
Menurutnya, upaya penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran juga harus mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan.
Dody juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB, TNI, Polri, BPBD, serta seluruh unsur terkait yang telah bersinergi dalam penanganan karhutla di wilayah Jambi.
Ia menegaskan bahwa apabila ditemukan pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan hingga menyebabkan karhutla, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Siapa pun perusahaannya dan siapa pun di belakangnya, tidak ada kompromi untuk ditindak,” tegas Dody.
Sementara itu, Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta menilai langkah penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pencegahan karhutla.
Ia juga mengapresiasi perusahaan yang telah aktif membantu penanggulangan karhutla, salah satunya PT WKS, serta mendorong perusahaan lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kontribusinya.
“Langkah tepat dilakukan penyuluhan kepada masyarakat. PT WKS selalu aktif membantu penanggulangan karhutla, dan diharapkan perusahaan lainnya juga berperan aktif,” kata Aidi.
Menurut Aidi, pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, TNI, dan Polri. Masyarakat serta dunia usaha juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan mencegah munculnya titik api.
Ia menyebut sejumlah hal yang perlu diperkuat, antara lain pemetaan titik rawan karhutla di desa-desa, dukungan anggaran, penguatan regulasi daerah, pengawasan terhadap kegiatan perusahaan, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat mengenai Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
Aidi juga menilai keberadaan organisasi masyarakat sipil dan media memiliki fungsi strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah maupun DPRD.
“Pencegahan tidak bisa hanya pemerintah, Polri dan TNI, tetapi perlu juga peran dari masyarakat dan pihak perusahaan untuk lebih aktif membantu penanganan karhutla. Peran seperti FRIC dan media juga menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah maupun DPRD,” ujarnya.
Muaro Jambi Masih Menjadi Wilayah Rawan Karhutla
Dody menambahkan, Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena memiliki sejumlah kawasan yang rawan karhutla.
Berdasarkan data BPBD yang disampaikan dalam koordinasi tersebut, hingga awal September 2026 tercatat luas lahan dan hutan yang terbakar di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 479,51 hektare, dengan 80 kejadian yang tersebar di 9 kecamatan.
Sebagian wilayah yang terbakar merupakan kawasan gambut, sehingga proses pemadaman relatif lebih sulit dan membutuhkan penanganan terpadu.
Sebelumnya, hingga akhir Agustus 2026, luas lahan terdampak tercatat sekitar 325,38 hektare, terdiri dari 260,50 hektare lahan gambut dan 64,88 hektare lahan mineral, dari 50 kejadian kebakaran.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan langkah pencegahan agar peningkatan luas lahan terbakar dapat ditekan.
Dody juga menyinggung kondisi Desa Puding, Kecamatan Kumpeh Ulu, yang sempat menjadi perhatian publik setelah fenomena langit memerah akibat kondisi asap pada Agustus 2026.
Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu sebagaimana arahan pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla pada 31 Agustus 2026, Gubernur Jambi Al Haris bersama Pangdam, Kapolda, Kajati, Ketua DPRD Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi telah membahas langkah terpadu dalam menghadapi karhutla.
Selain penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga disebut telah menggelontorkan tambahan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk mendukung penanganan karhutla melalui APBD Perubahan 2026.
Dody menegaskan bahwa anggaran dan kesiapan personel harus diikuti dengan pengawasan serta pencegahan yang kuat di tingkat masyarakat dan perusahaan.
“Yang kita bahas ada tiga hal, yakni pencegahan dan sosialisasi, penegakan hukum dengan menindak tegas pelaku, baik perorangan maupun korporasi, serta peran aktif seluruh pihak dalam penanggulangan karhutla,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk bersama-sama mencegah pembakaran lahan.
“Mari bersama cegah karhutla. Jadikan Jambi dan kabupatennya kondusif kembali, tanpa api, tanpa asap. Pelaku yang menyebabkan karhutla harus ditindak tegas,” pungkas Dody.
(RED//TIM MEDIA FRIC)
