LUWU, SULAWESI SELATAN – KRIMSUS86.COM, 13 NOVEMBER 2026,Persoalan dugaan ketidakberesan pembayaran kompensasi lahan dalam wilayah konsesi pertambangan emas PT Masmindo Dwi Area (MDA), Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan. LBH Tombak Keadilan mendesak pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar membuka secara transparan seluruh dokumen pembayaran serta memberikan kepastian hukum terhadap klaim hak atas tanah yang diajukan ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan riwayat penguasaan tanah adat, Surat Keterangan Tanah (SKT) Tahun 1960, serta dokumen Kontrak Karya PT MDA Tahun 1998 yang disebut menjadi bagian penting dalam penelusuran administrasi dan riwayat penguasaan lahan.
Pihak ahli waris mengklaim memiliki dokumen SKT Tahun 1960 yang memuat riwayat penguasaan tanah sejak 1932 beserta batas-batas alami wilayah yang dipersoalkan. Dokumen tersebut juga dikaitkan dengan penerbitan SKT tahun 1990 dan 1992 yang disebut menjadi bagian dari administrasi pertanahan dalam kawasan Kontrak Karya PT MDA.
LBH PERTANYAKAN DASAR PEMBAYARAN KOMPENSASI
Melalui Muh. Jufri, C.JI, LBH Tombak Keadilan menyoroti dugaan pembayaran kompensasi yang disebut hanya diberikan kepada sejumlah pihak atas tanaman tumbuh, sementara ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi mengaku belum mendapatkan penyelesaian hak atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah leluhur.
LBH mempertanyakan bagaimana proses verifikasi kepemilikan dilakukan, siapa saja pihak yang menerima pembayaran, dokumen apa yang menjadi dasar pencairan kompensasi, serta bagaimana mekanisme pelepasan hak atas tanah sebelum perusahaan memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertambangan.
Dalam keterangannya, Yasir Tanduklangi juga mengungkapkan pengalamannya ketika mempertanyakan status pemilik sah lahan kepada seorang penyidik Mabes Polri berinisial A.
Menurut pengakuan Yasir, penyidik tersebut menyampaikan:
“Mohon maaf, Pak Yasir, kami tidak tahu pemilik lahan yang sah.”
Pernyataan yang disampaikan Yasir tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan penerima kompensasi apabila status kepemilikan tanah masih memerlukan kepastian.
LBH juga meminta klarifikasi mengenai proses pendataan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Luwu, Camat Latimojong, serta pemerintah Desa Boneposi dan Desa Ranteballa. Penyebutan nama dan jabatan tersebut merupakan bagian dari pernyataan pihak LBH yang masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari masing-masing pihak.
IZIN PERTAMBANGAN TIDAK OTOMATIS MENJADI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH
LBH Tombak Keadilan mengingatkan bahwa kegiatan pertambangan harus tetap memperhatikan ketentuan hukum mengenai hak atas tanah.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 134 menegaskan bahwa hak atas wilayah izin usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
Selanjutnya, Pasal 135 mengatur kewajiban memperoleh persetujuan dari pemegang hak atas tanah untuk kegiatan eksplorasi, sedangkan Pasal 136 mengatur penyelesaian hak atas tanah sebelum kegiatan operasi produksi dilaksanakan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 36, memberikan perlindungan terhadap hak milik seseorang dan melarang perampasan hak milik secara sewenang-wenang dan melawan hukum.
Pasal 37 ayat (1) juga mengatur bahwa pencabutan hak milik untuk kepentingan umum harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak dan wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas dasar tersebut, LBH menilai bahwa apabila ditemukan penggunaan tanah tanpa penyelesaian hak pihak yang berhak, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran riwayat penguasaan tanah, dan mekanisme hukum yang berlaku.
AHLI WARIS DESAK PT MDA SEGERA SELESAIKAN HAK ATAS TANAH
Perwakilan ahli waris, Dr. Basir Sagena, S.E., M.M., yang juga disebut sebagai dosen Universitas Indonesia dan Ketua Program Studi Pascasarjana Strategi Kajian Ilmu Kepolisian, mendesak PT Masmindo Dwi Area agar memberikan kejelasan dan menyelesaikan persoalan hak atas tanah yang diklaim sebagai milik keluarga Abd. Salam Abadi Tanduklangi.
Pihak ahli waris juga meminta agar aktivitas perusahaan pada bidang tanah yang masih dipersengketakan dihentikan sementara sampai terdapat kepastian mengenai status kepemilikan serta penyelesaian hak berdasarkan ketentuan hukum.
Menurut keterangan pihak ahli waris, laporan dugaan penyerobotan dan pengrusakan lahan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan MDA telah memasuki tahap penyelidikan di Polda Sulawesi Selatan. Sejumlah saksi juga disebut telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Pihak ahli waris berharap proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif dengan menelusuri seluruh dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, bukti pembayaran kompensasi, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
LIMA PERTANYAAN YANG DIMINTA DIJAWAB PT MDA
LBH Tombak Keadilan meminta PT Masmindo Dwi Area memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah hal penting:
1. Siapa saja pihak yang menerima pembayaran kompensasi atas lahan yang dipersoalkan?
2. Apa dasar hukum dan dokumen kepemilikan yang digunakan untuk menetapkan penerima pembayaran?
3. Bagaimana proses verifikasi dan validasi kepemilikan sebelum pembayaran dilakukan?
4. Mengapa ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi mengaku belum mendapatkan penyelesaian hak atas tanah?
5. Apa dasar hukum penguasaan dan pemanfaatan bidang tanah yang saat ini menjadi objek perselisihan?
Pemerintah Kabupaten Luwu, Kecamatan Latimojong, serta pemerintah Desa Boneposi dan Desa Ranteballa juga diminta memberikan penjelasan mengenai proses pendataan, verifikasi, dan administrasi pertanahan yang berkaitan dengan lahan tersebut.
TRANSPARANSI DAN KEPASTIAN HUKUM MENJADI TUNTUTAN
LBH Tombak Keadilan menegaskan bahwa investasi pertambangan harus berjalan sesuai ketentuan hukum, mengedepankan transparansi, serta menghormati hak masyarakat dan pihak yang memiliki dasar kepemilikan tanah.
Persoalan ini diharapkan tidak berhenti pada saling klaim maupun pernyataan sepihak, melainkan diselesaikan melalui pembuktian dokumen, pemeriksaan menyeluruh, serta kepastian hukum bagi semua pihak.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari PT Masmindo Dwi Area dan pemerintah daerah terkait dugaan pembayaran kompensasi tersebut.
Apabila status pemilik sah tanah masih dipersoalkan, siapa sebenarnya yang menerima uang kompensasi, apa dasar hukum pembayarannya, dan bagaimana nasib hak ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
KRIMSUS86.COM membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan kepada PT Masmindo Dwi Area, Pemerintah Kabupaten Luwu, Camat Latimojong, Kepala Desa Boneposi, Kepala Desa Ranteballa, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik.
NARASUMBER:
– Dr. Basir Sagena, S.E., M.M. – Perwakilan Ahli Waris.
– Muh. Jufri, C.JI – LBH Tombak Keadilan.
(Mj@19//red)
