MAKASSAR, SULAWESI SELATAN | KRIMSUS86.COM,Komitmen dan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Komisi D, menjadi sorotan menyusul belum adanya kejelasan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan yang diklaim sebagai hak ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi dan bersinggungan dengan wilayah konsesi pertambangan PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu.
Persoalan tersebut kembali mencuat pada Rabu (18/11/2026), setelah pihak ahli waris mempertanyakan perkembangan permintaan keterbukaan dokumen Kontrak Karya PT Masmindo Dwi Area yang sebelumnya telah menjadi bagian dari pembahasan dalam forum RDP Komisi D DPRD Sulsel.
Dokumen Kontrak Karya tersebut dinilai penting untuk memberikan kejelasan mengenai dasar hukum pengelolaan wilayah pertambangan, batas-batas konsesi, serta keterkaitannya dengan lahan yang diklaim sebagai hak keluarga dan tanah adat rumpun Abd. Salam Abadi Tanduklangi.
Selain itu, pihak ahli waris juga mempertanyakan tindak lanjut surat DPRD Sulsel yang telah disampaikan kepada PT Masmindo Dwi Area. Hingga kini, menurut pihak ahli waris, belum terdapat penjelasan yang memadai mengenai respons perusahaan maupun langkah konkret DPRD dalam mendorong keterbukaan dokumen tersebut.
PENINJAUAN LAPANGAN DIPERTANYAKAN, HASILNYA BELUM DIKETAHUI
Sorotan juga diarahkan pada agenda peninjauan lapangan yang sebelumnya dilakukan Komisi D DPRD Sulsel terhadap lokasi lahan yang berada di wilayah konsesi pertambangan PT Masmindo Dwi Area.
Pihak ahli waris mengaku belum mendapatkan informasi secara jelas mengenai hasil peninjauan tersebut, termasuk kesimpulan, rekomendasi, maupun langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DPRD Sulsel.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai sejauh mana hasil peninjauan lapangan telah ditindaklanjuti dan apakah terdapat rekomendasi resmi yang ditujukan kepada pihak perusahaan maupun instansi terkait.
Masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan tentu berharap agenda RDP dan peninjauan lapangan tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan langkah nyata yang dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
LBH TOMBAK KEADILAN: DPRD HARUS TUNJUKKAN KETEGASAN
Menanggapi persoalan tersebut, LBH Tombak Keadilan melalui Muh. Jufri, C.JI, menyampaikan kritik terhadap belum jelasnya perkembangan tindak lanjut RDP dan hasil peninjauan lapangan Komisi D DPRD Sulsel.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara serius, transparan, dan bertanggung jawab.
“Persoalan ini membutuhkan ketegasan, transparansi, dan tanggung jawab kelembagaan. DPRD Sulsel harus menjelaskan sejauh mana tindak lanjut RDP, bagaimana respons PT Masmindo terhadap surat DPRD, serta apa hasil peninjauan lokasi yang telah dilakukan Komisi D,” tegas Muh. Jufri.
Ia menambahkan bahwa permintaan keterbukaan dokumen Kontrak Karya bukan semata-mata persoalan administratif. Dokumen tersebut menjadi salah satu hal penting yang perlu diklarifikasi untuk memahami persoalan pertanahan dan hubungan antara wilayah konsesi pertambangan dengan lahan yang diklaim pihak ahli waris.
LBH Tombak Keadilan berharap DPRD Sulsel memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
FUNGSI PENGAWASAN DPRD SULSEL MENJADI PERHATIAN PUBLIK
Persoalan ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Sejumlah hal dinilai perlu mendapatkan penjelasan, di antaranya:
1. Bagaimana perkembangan tindak lanjut RDP Komisi D DPRD Sulsel terkait sengketa lahan tersebut?
2. Apakah PT Masmindo Dwi Area telah memberikan tanggapan atas surat yang disampaikan DPRD?
3. Apa hasil resmi peninjauan lapangan yang telah dilakukan Komisi D?
4. Apakah terdapat rekomendasi atau langkah lanjutan untuk menyelesaikan persoalan tersebut?
5. Bagaimana kepastian proses permintaan keterbukaan dokumen Kontrak Karya PT Masmindo Dwi Area sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?
Kejelasan atas sejumlah pertanyaan tersebut dinilai penting agar proses penyelesaian persoalan berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
MENUNGGU KLARIFIKASI DPRD SULSEL DAN PT MASMINDO
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi mengenai perkembangan terakhir hasil peninjauan lapangan Komisi D DPRD Sulsel maupun kepastian tindak lanjut permintaan dokumen Kontrak Karya PT Masmindo Dwi Area.
Redaksi KRIMSUS86.COM membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab seluas-luasnya kepada pimpinan DPRD Sulsel, Komisi D, manajemen PT Masmindo Dwi Area, serta instansi terkait untuk menyampaikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi kontrol sosial pers sekaligus memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan informasi secara berimbang.
Publik kini menantikan langkah konkret DPRD Sulsel dalam menjalankan fungsi pengawasannya, termasuk kejelasan hasil RDP, peninjauan lapangan, dan tindak lanjut permintaan keterbukaan dokumen Kontrak Karya.
Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas. Kepastian hukum harus menjadi landasan dalam setiap penyelesaian persoalan pertanahan dan kegiatan pertambangan.
KRIMSUS86.COM — MENGAWAL ASPIRASI RAKYAT, MENYUARAKAN KEBENARAN, DEMI KEADILAN.
(Mj@.19//RED)






