LAMPUNG TIMUR – KRIMSUS86.COM, Proyek bantuan sumur bor pertanian yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani (Poktan) Desa Sinar Plasma, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan publik. Pasalnya, dua titik sumur bor yang sebelumnya dibangun di area persawahan Desa Marga Batin, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, diduga tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam pengajuan proposal bantuan.
Ironisnya, pekerjaan yang belum lama selesai tersebut kini justru dibongkar dan dipindahkan kembali. Kondisi di lokasi menyisakan pipa paralon serta lubang bekas pengeboran, sementara sejumlah peralatan pendukung tidak lagi terlihat.
Informasi tersebut diperoleh awak media pada Senin (16/11/2026), setelah menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas pembongkaran sumur bor di wilayah perbatasan Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan.
Masyarakat pun mempertanyakan keberadaan proyek tersebut. Jika merupakan program bantuan pemerintah, mengapa tidak ditemukan papan informasi kegiatan? Mengapa sumur bor yang baru dibangun harus dibongkar kembali?
KAPOKTAN MARGA BATIN MENGAKU TIDAK MENGETAHUI BANTUAN
Untuk memperoleh kejelasan, awak media mencoba menghubungi Ketua Kelompok Tani (Kapoktan) Desa Marga Batin, Bapak Agus.
Saat dimintai konfirmasi mengenai keberadaan dua titik sumur bor bantuan Dinas Pertanian di wilayah persawahan Desa Marga Batin, Agus menyampaikan bahwa tidak ada bantuan sumur bor dari Dinas Pertanian yang diperuntukkan bagi kelompok tani di desanya.
Pernyataan tersebut semakin menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penempatan dua titik sumur bor bantuan yang berasal dari Poktan Desa Sinar Plasma, tetapi justru dikerjakan di wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur.
BPP CANDIPURO BENARKAN DUA TITIK SUMUR BOR DIPINDAHKAN
Awak media kemudian berupaya mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Ibu Elwin, selaku petugas Badan Penyuluh Pertanian (BPP) wilayah Candipuro dan Way Sulan, melalui pesan WhatsApp.
Dalam keterangannya, Elwin membenarkan bahwa terdapat dua titik sumur bor bantuan Dinas Pertanian yang telah dipindahkan kembali karena persoalan teknis atau kesalahan titik lokasi.
Ia juga menerangkan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh kelompok tani bersama sejumlah anggotanya.
Lebih lanjut, Elwin mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada Ketua Kelompok Tani di Dusun Banyuwangi, Desa Sinar Plasma, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, karena menurut keterangannya, persoalan pemindahan lokasi dan pembiayaan tersebut telah dibicarakan serta disepakati oleh kelompok tani.
Keterangan ini menjadi bagian penting yang perlu ditindaklanjuti. Sebab, apabila benar terjadi kesalahan penentuan titik lokasi sejak awal, perlu diketahui siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan tersebut.
LOKASI PEKERJAAN DIDUGA TIDAK SESUAI PROPOSAL
Persoalan utama yang kini menjadi perhatian adalah dugaan ketidaksesuaian antara lokasi pengajuan bantuan dan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
Bantuan diajukan oleh Poktan Desa Sinar Plasma, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, dua titik sumur bor justru dibangun di area persawahan Desa Marga Batin, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur.
Perbedaan wilayah administrasi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai proses verifikasi proposal, penentuan koordinat, serta pengawasan teknis dari instansi terkait.
Apalagi, pemindahan baru dilakukan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.
Jika benar terjadi kesalahan titik koordinat, seharusnya persoalan tersebut dapat diketahui sejak tahap survei dan sebelum pekerjaan pengeboran dilaksanakan.
KINERJA KAUPT BPP CANDIPURO JADI SOROTAN
Dugaan keterlibatan atau arahan Kepala UPT (Kaupt) BPP Kecamatan Candipuro dalam penentuan lokasi pekerjaan juga menjadi perhatian awak media.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan bahwa penempatan sumur bor di wilayah Desa Marga Batin dilakukan atas arahan pihak tertentu, bukan semata-mata keputusan kelompok tani.
Namun, dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.
Saat dikonfirmasi, pihak Kaupt Pertanian menyebut dirinya turut melakukan pengawasan. Meski demikian, fakta adanya dugaan ketidaksesuaian lokasi dan pembongkaran dua titik sumur bor perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Pengawasan kegiatan bantuan pemerintah bukan hanya sebatas pernyataan, melainkan harus dibuktikan melalui kesesuaian pekerjaan dengan proposal, ketepatan koordinat, spesifikasi teknis, serta administrasi pelaksanaan.
Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyaluran dan pelaksanaan bantuan tersebut.
PETANI JANGAN SAMPAI MENANGGUNG KERUGIAN
Hal lain yang menjadi perhatian adalah informasi bahwa biaya pemindahan dua titik sumur bor tersebut ditanggung oleh kelompok tani dan sejumlah anggotanya.
Jika benar kesalahan penempatan terjadi akibat kekeliruan teknis atau lemahnya pengawasan pelaksana kegiatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan mengenai dasar pembebanan biaya pemindahan kepada kelompok tani.
Jangan sampai petani yang seharusnya menerima manfaat program bantuan justru harus menanggung biaya tambahan akibat persoalan yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.
Program bantuan sumur bor pada dasarnya bertujuan membantu kebutuhan pengairan persawahan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung kesejahteraan petani.
Karena itu, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, dan pengawasan pelaksanaan harus menjadi prioritas.
DINAS PERTANIAN DIMINTA LAKUKAN PEMERIKSAAN
Sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan antara lain:
1. Mengapa bantuan sumur bor Poktan Desa Sinar Plasma dilaksanakan di wilayah Desa Marga Batin, Kabupaten Lampung Timur?
2. Siapa yang menentukan dan menyetujui titik koordinat lokasi pekerjaan?
3. Apakah terdapat instruksi dari Kaupt BPP Candipuro terkait penempatan dua titik sumur bor tersebut?
4. Mengapa kesalahan lokasi baru diketahui setelah pekerjaan selesai?
5. Apa dasar pembebanan biaya pemindahan kepada kelompok tani?
6. Mengapa tidak ditemukan papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan?
7. Apakah pemindahan dua titik sumur bor telah memperoleh persetujuan dan dilengkapi administrasi resmi?
Warga berharap Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan, membuka informasi kegiatan secara transparan, serta memastikan bantuan tersebut dikembalikan ke lokasi yang sesuai dengan proposal dan ketentuan program.
Awak media juga meminta agar pihak BPP Candipuro, Kaupt, Ketua Poktan Sinar Plasma, serta Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Program bantuan pemerintah harus tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat manfaat. Jangan sampai persoalan administrasi maupun lemahnya pengawasan justru membuat petani menjadi pihak yang dirugikan.
Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan dan pihak-pihak terkait mengenai dugaan kesalahan titik koordinat serta pembiayaan pemindahan dua sumur bor tersebut.
(M. DAHLAN//RED)
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA






