BANDAR LAMPUNG – KRIMSUS86.COM – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung menjadi sorotan. Sejumlah kepala sekolah mengaku diduga diminta menyetorkan uang sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta setiap kali dana BOS dicairkan.
Informasi tersebut disampaikan sejumlah kepala sekolah SD yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan dan menghindari kemungkinan adanya tekanan maupun dampak terhadap jabatan mereka.
Salah seorang narasumber mengungkapkan bahwa setiap pencairan dana BOS, pihak sekolah seolah-olah memiliki kewajiban untuk menyiapkan sejumlah uang yang kemudian disetorkan kepada pihak tertentu.
“Setiap kali dana BOS SD cair, kami seakan-akan wajib menyiapkan setoran. Besarannya berkisar Rp5 juta sampai Rp10 juta per sekolah,” ungkap salah seorang kepala sekolah di Kota Bandar Lampung, Senin (16/11/2026).
Menurut keterangan narasumber, kekhawatiran terhadap keberlanjutan jabatan menjadi salah satu alasan pihak sekolah memilih mengikuti permintaan tersebut. Dugaan penyerahan uang itu juga disebut tidak disertai kuitansi atau bukti transaksi resmi.
Kendati demikian, Tim Media PWDPI mengaku telah mengantongi sejumlah rekaman keterangan dari kepala sekolah yang menjadi narasumber. Rekaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan awal untuk menelusuri dan memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan.
POTENSI DUGAAN PUNGUTAN CAPAI Rp835 JUTA DALAM SATU KALI PENCAIRAN
Besarnya dugaan pungutan tersebut menjadi perhatian serius apabila dikaitkan dengan jumlah sekolah dasar di Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan informasi yang disampaikan narasumber, terdapat sekitar 167 sekolah dasar. Apabila menggunakan asumsi setoran minimal Rp5 juta untuk setiap sekolah, maka potensi nilai dugaan pungutan dalam satu kali putaran pencairan mencapai:
167 sekolah × Rp5 juta = Rp835 juta.
Sementara apabila setoran mencapai Rp10 juta per sekolah, nilai tersebut berpotensi menyentuh Rp1,67 miliar dalam satu kali putaran pencairan.
Perhitungan tersebut merupakan estimasi berdasarkan keterangan narasumber, bukan jumlah kerugian negara atau nilai pungutan yang telah terverifikasi. Kebenaran nominal, mekanisme penyerahan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, Tim Media PWDPI telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, S.T., M.Si.
Namun, ketika tim redaksi mendatangi kantor Disdikbud untuk meminta klarifikasi, yang bersangkutan tidak berada di tempat sehingga belum berhasil dimintai keterangan.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) melalui pesan WhatsApp. Meskipun pesan telah disampaikan, hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban atau penjelasan yang diberikan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Disdikbud maupun pihak-pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan informasi tersebut.
Dugaan ini perlu mendapat perhatian serius karena dana BOS merupakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan mendukung kebutuhan operasional sekolah, peningkatan mutu pendidikan, serta kepentingan peserta didik.
Apabila benar terdapat praktik permintaan setoran yang membebani sekolah, hal tersebut patut ditelusuri secara menyeluruh karena berpotensi mengganggu pemanfaatan anggaran pendidikan sesuai peruntukannya.
Masyarakat dan kalangan tenaga pendidik berharap Inspektorat, aparat penegak hukum, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan penelaahan dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan diharapkan mencakup mekanisme pencairan dana BOS, keterangan para kepala sekolah, bukti komunikasi, rekaman yang dimiliki narasumber, serta kemungkinan aliran uang kepada pihak-pihak tertentu.
Jika ditemukan bukti adanya tindak pidana, pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tim Media PWDPI menegaskan akan terus memantau perkembangan informasi tersebut dan berupaya menggali keterangan dari berbagai pihak guna memastikan fakta yang sebenarnya.
Pemberitaan ini merupakan informasi awal berdasarkan keterangan narasumber dan hasil upaya konfirmasi yang telah dilakukan. Seluruh pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, dan asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.
Transparansi pengelolaan dana BOS merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dunia pendidikan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan peserta didik justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
(M. Dahlan / Tim Media PWDPI)
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA






