PEMKAB BUOL RESMI SERAHKAN LAHAN SEKOLAH RAKYAT KE PUPR, PEMATANGAN LAHAN TERUS BERJALAN

BUOL – KRIMSUS86.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol terus mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Salah satu tahapan penting telah dilaksanakan melalui penandatanganan pelepasan hak atas tanah milik Suwarno K. Baddi kepada negara untuk kepentingan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Buol.

Penandatanganan tersebut berlangsung pada Jumat (23/10/2026). Lahan yang berlokasi di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, selanjutnya diserahterimakan oleh pemilik kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol atas nama pemerintah daerah.

Berita Lainnya

Penyerahan lahan ini menjadi langkah konkret Pemkab Buol dalam memenuhi persyaratan kesiapan pembangunan atau Readiness Criteria (RC) yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sebelumnya, pada 21–22 September 2026, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo bersama Wakil Bupati Dr. Moh. Nasir Daimaroto, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perkotaan Dinas PUPR, serta Kepala Dinas Sosial telah melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Koordinasi tersebut kemudian dilanjutkan melalui rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada Selasa (22/9/2026).

Dalam rangkaian pertemuan itu, Pemkab Buol memaparkan perkembangan pemenuhan persyaratan RC, baik dari aspek administrasi maupun teknis. Pemerintah daerah juga menyampaikan komitmen penyelesaian tata letak (site plan) dan pembebasan lahan dengan target paling lambat 30 Oktober 2026.

Sebagai tindak lanjut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Tengah melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kali pada 29 September 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Buol didorong untuk mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) dari Kementerian Sosial. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar bagi satuan kerja untuk mengajukan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) guna mendukung pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan.

Kegiatan teknis yang dimaksud meliputi pengujian tanah, sondir, serta sejumlah tahapan pendukung lainnya sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.

Berdasarkan informasi dari Tim Fasilitasi Sekolah Rakyat di Jakarta, Kabupaten Buol masuk dalam 10 kabupaten prioritas nasional untuk penerbitan SK Penlok.

Seluruh dokumen pendukung, kesiapan lokasi, serta persyaratan tambahan disebut telah diselesaikan bersama pemilik lahan. Pemkab Buol juga memastikan kelengkapan administrasi di tingkat daerah tetap terjaga dan siap apabila diperlukan verifikasi akhir oleh kementerian.

Seiring dengan penyelesaian administrasi dan penyerahan lahan, pekerjaan pematangan tanah atau cut and fill di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat saat ini terus berlangsung.

Selain pekerjaan fisik tersebut, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sebagai bagian dari persyaratan pendukung pembangunan.

Dengan selesainya proses pelepasan hak atas tanah, Pemkab Buol berharap Kementerian Sosial dapat segera menerbitkan SK Penetapan Lokasi. Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan dapat melanjutkan tahapan teknis sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Buol sehingga ke depan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

(Syafri Sakula)

KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA

Pos terkait