Kendari, Krimsus86.com – Gelombang aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sulawesi Tenggara terus berlanjut. Massa aksi menegaskan akan kembali menggelar demonstrasi mulai Selasa (30/6/2026) hingga pekan depan sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
Dalam aksinya, massa mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap Kapolres Muna, termasuk meminta pemeriksaan menyeluruh terkait dugaan pemberian fasilitas berupa gedung dan kendaraan dinas oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada Kapolres Muna.
Koordinator aksi yang dikenal dengan nama Apak Sultra, Laode Sabara, menyampaikan bahwa dugaan pemberian fasilitas tersebut perlu diusut secara transparan. Menurutnya, penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, terlebih di tengah kondisi keuangan Kabupaten Muna yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan.
“Kami mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara agar segera mengevaluasi Kapolres Muna dan memerintahkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan pemberian fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten Muna. Semua pihak yang terlibat harus dimintai keterangan secara profesional, objektif, dan terbuka,” ujar Laode Sabara.
Ia menilai, apabila benar terjadi, pemberian fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, massa meminta agar proses pemeriksaan tidak hanya menyasar pihak kepolisian, tetapi juga menelusuri dasar hukum, mekanisme penganggaran, proses pemberian fasilitas, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Laode Sabara juga mengungkapkan bahwa dalam dialog antara perwakilan massa dengan pejabat Polda Sulawesi Tenggara pada Senin (29/6/2026) malam, pihak Irwasda dan Ditreskrimsus Polda Sultra menyampaikan komitmen untuk turun langsung ke Kabupaten Muna guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Semalam kami mendapat jawaban langsung dari pihak Polda bahwa Irwasda bersama Ditreskrimsus akan turun ke Kabupaten Muna untuk memproses dan menindaklanjuti tuntutan yang kami sampaikan. Kami mengapresiasi respons tersebut, namun kami tetap akan mengawal prosesnya agar benar-benar berjalan secara profesional, transparan, dan tidak berhenti pada janji semata,” katanya.
Meski demikian, massa memastikan aksi unjuk rasa akan terus berlanjut hingga terdapat langkah konkret dari aparat penegak hukum, termasuk pemeriksaan terhadap dugaan pemberian fasilitas tersebut dan tindak lanjut atas tuntutan evaluasi terhadap Kapolres Muna.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada tindakan nyata. Ini bukan untuk menyerang individu, melainkan demi menjaga integritas institusi kepolisian, mendorong transparansi penggunaan anggaran daerah, serta memastikan penegakan hukum tetap berjalan secara independen dan profesional,” tegas Laode Sabara.
Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi masih menunggu realisasi langkah yang telah disampaikan oleh Irwasda dan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara. Mereka berharap proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, menyeluruh, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
(Muh Jamal)
