PTDH Kasatresnarkoba Polres Kerinci, Kapolda Jambi Ungkap Pelanggaran Serius Terkait Penghilangan Barang Bukti dan Rekayasa Kasus

KERINCI, JAMBI – KRIMSUS86.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengambil tindakan tegas terhadap mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Kerinci, IPTU YK, yang resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Widodo, mengungkapkan bahwa keputusan pemberhentian tersebut berkaitan dengan pelanggaran serius yang dilakukan IPTU YK, yakni dugaan keterlibatan dalam penghilangan barang bukti narkotika serta rekayasa perkara terhadap tersangka.

Berita Lainnya

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda Jambi dalam konferensi pers pada 20 November 2026. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas aparat penegak hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Dalam keterangannya, Kapolda Jambi menitikberatkan penjelasan pada peran IPTU YK sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab komando di lingkungan Satresnarkoba Polres Kerinci. Ia disebut sebagai pihak yang memegang kendali utama dan diduga memberikan perintah kepada anggota di bawahnya.

Sementara itu, terkait KBO Satresnarkoba Polres Kerinci, identitas yang bersangkutan belum diumumkan secara resmi kepada publik. Hal tersebut berkaitan dengan proses sidang etik yang masih menyisakan upaya hukum banding.

Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap pihak yang bersangkutan disebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga proses administrasi dan tahapan penjatuhan sanksi PTDH masih harus mengikuti mekanisme serta ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

Dalam mekanisme penegakan kode etik Polri, setiap anggota yang dijatuhi putusan etik memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, perkembangan penanganan terhadap anggota lainnya masih menunggu kepastian proses tersebut.

Selain persoalan pelanggaran etik dan dugaan penyimpangan penanganan barang bukti narkotika, publik juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan adanya pengembangan perkara, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Namun, dugaan TPPU tersebut masih memerlukan penelusuran dan klarifikasi dari aparat penegak hukum yang berwenang. Belum dapat disimpulkan adanya keterlibatan pihak tertentu sebelum terdapat hasil penyidikan dan keterangan resmi.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Polri dalam menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas institusi. Penindakan tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran diharapkan menjadi bukti bahwa tidak ada anggota yang kebal terhadap hukum maupun aturan internal kepolisian.

PUBLIK MENUNGGU KLARIFIKASI DAN PERKEMBANGAN SELANJUTNYA.

Masyarakat berharap Polda Jambi dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan, termasuk status anggota lainnya, hasil pemeriksaan, serta kemungkinan pengembangan perkara apabila ditemukan unsur pidana tambahan.

Penulis: Erwin

KRIMSUS86.COM

Tegas, Lugas, Terpercaya.

Pos terkait