KRIMSUS86.COM | SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN – Dugaan praktik perjudian sabung ayam di Desa Bulo Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, menuai sorotan serius. Aktivitas yang disebut-sebut berlangsung setiap akhir pekan selama lebih dari satu tahun tersebut mendapat kecaman keras dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Prof. Sutan Nasomal mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Sidenreng Rappang segera mengambil langkah konkret untuk menyelidiki dugaan praktik perjudian tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pembiaran maupun pihak-pihak yang diduga melindungi aktivitas ilegal itu.
Desakan tersebut disampaikan setelah dirinya menerima informasi dan laporan dari awak media mengenai dugaan aktivitas gelanggang sabung ayam yang disebut berlangsung secara terbuka dan menarik ratusan pengunjung setiap Sabtu dan Minggu.
DUGAAN GELANGGANG SABUNG AYAM BEROPERASI SETIAP AKHIR PEKAN
Berdasarkan laporan hasil penelusuran awak media pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 15.40 WITA, ditemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan praktik perjudian sabung ayam di Desa Bulo Wattang, Kecamatan Panca Rijang.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kawasan sekitar lokasi dipadati kendaraan roda dua maupun roda empat. Puluhan ayam diduga telah dipersiapkan untuk diadu, sementara aktivitas taruhan disebut berlangsung di area gelanggang.
Jumlah pengunjung diperkirakan mencapai sekitar 500 orang setiap akhir pekan. Kegiatan tersebut juga disebut berlangsung sejak siang hingga malam hari dan diduga telah berjalan lebih dari satu tahun.
Awak media turut berupaya menemui seseorang berinisial S yang menurut keterangan masyarakat diduga mengetahui atau mengelola kegiatan tersebut. Namun, yang bersangkutan belum berhasil ditemui untuk dimintai klarifikasi.
Seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan pendalaman dari aparat penegak hukum.
KETERANGAN KAPOLSEK PANCA RIJANG MENJADI PERHATIAN
Dalam upaya memperoleh konfirmasi, awak media mendatangi Kantor Polsek Panca Rijang untuk meminta penjelasan mengenai dugaan aktivitas perjudian tersebut.
Menurut keterangan awak media, Kapolsek Panca Rijang menyampaikan bahwa dirinya baru sekitar dua bulan bertugas di wilayah tersebut. Ia juga disebut meminta agar pemberitaan ditunda karena kepolisian sedang mempersiapkan operasi penindakan.
“Jangan diberitakan dulu, karena kita mau gerebek. Kita sudah siapkan senjata dan senter, malam ini kita berangkat. Kalau Bapak mau ikut, boleh. Kita ini mitra, jangan beritakan dulu karena nanti bocor,” demikian pernyataan yang disampaikan Kapolsek sebagaimana dikutip oleh awak media.
Sekitar pukul 19.30 WITA, awak media mengaku melihat sejumlah personel memasukkan senjata laras panjang dan perlengkapan operasi ke kendaraan dinas.
Namun, hingga Minggu, 15 November 2026, pukul 14.36 WITA, awak media mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai pelaksanaan maupun hasil operasi yang sebelumnya disampaikan akan dilakukan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut penanganan dugaan perjudian di wilayah tersebut.
PESAN WHATSAPP KAPOLSEK TURUT DISOROT
Sorotan semakin berkembang setelah awak media mengaku menerima pesan WhatsApp yang disebut berasal dari Kapolsek Panca Rijang.
Pesan tersebut berbunyi:
“Kalau mau ki’ jadi mitra, jangan selalu dengan desa saya. Saya tidak suka.”
Pesan tersebut menjadi perhatian awak media karena dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers.
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, pers memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kemitraan antara kepolisian dan media seharusnya tetap berjalan secara profesional dengan menghormati independensi pers serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
PROF. SUTAN NASOMAL: JANGAN ADA GELANGGANG PERJUDIAN KEBAL HUKUM
Menanggapi laporan tersebut, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mengecam keras segala bentuk praktik perjudian yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, apabila benar terdapat aktivitas sabung ayam yang disertai taruhan uang, aparat penegak hukum wajib melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Arena sabung ayam yang dijadikan tempat perjudian harus ditindak tegas. Jangan dibiarkan berkembang dan menjadi kebiasaan masyarakat. Kegiatan seperti ini berpotensi merusak moral generasi muda, memicu konflik, serta mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Ia juga meminta Kapolda Sulawesi Selatan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan persoalan tersebut, termasuk memastikan laporan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.
“Jika benar aktivitas perjudian ini berlangsung lebih dari satu tahun dan diketahui masyarakat luas, tentu harus ada evaluasi terhadap pengawasan aparat di wilayah tersebut. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum,” ujarnya.
DUGAAN PIHAK YANG MEMBEKINGI HARUS DISELIDIKI SECARA PROFESIONAL
Prof. Sutan Nasomal turut menyoroti adanya dugaan di tengah masyarakat mengenai kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas gelanggang sabung ayam tersebut.
Ia menegaskan, dugaan adanya setoran, pembekingan, maupun keterlibatan oknum aparat tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan apabila terdapat informasi dan bukti yang dapat ditindaklanjuti.
Namun, ia mengingatkan bahwa tuduhan terhadap individu maupun institusi harus tetap didasarkan pada bukti dan hasil penyelidikan yang sah.
“Kalau memang ditemukan ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan untuk melindungi kegiatan perjudian, harus diproses sesuai hukum. Tetapi semua dugaan harus dibuktikan secara profesional agar tidak menjadi fitnah,” tegasnya.
ENAM DESAKAN KEPADA KAPOLDA SULSEL DAN KAPOLRES SIDRAP
Dalam pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal menyampaikan enam tuntutan kepada jajaran kepolisian:
1. Kapolda Sulawesi Selatan segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan perjudian sabung ayam di Desa Bulo Wattang.
2. Kapolres Sidenreng Rappang memberikan penjelasan resmi mengenai langkah penanganan yang telah dilakukan.
3. Memastikan apakah rencana penggerebekan yang disebut akan dilaksanakan pada malam 14 November 2026 benar-benar terlaksana.
4. Menelusuri dugaan adanya pihak yang melindungi atau mengambil keuntungan dari aktivitas perjudian apabila ditemukan bukti pendukung.
5. Menjamin kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik tanpa intimidasi maupun tekanan.
6. Menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu.
DASAR HUKUM: PERJUDIAN DAPAT DIJERAT PIDANA
Dalam konteks penegakan hukum, praktik perjudian perlu ditangani berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Untuk peristiwa November 2026, ketentuan yang relevan antara lain Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Apabila penyelidikan menemukan adanya penyalahgunaan jabatan, penerimaan imbalan, atau keterlibatan pihak tertentu dalam melindungi aktivitas ilegal, aparat juga perlu mendalami kemungkinan pelanggaran hukum lainnya sesuai unsur tindak pidana dan alat bukti yang ditemukan.
MASYARAKAT MENUNGGU TINDAKAN NYATA APARAT
Persoalan dugaan gelanggang perjudian sabung ayam di Desa Bulo Wattang kini menjadi perhatian dan membutuhkan kejelasan dari aparat penegak hukum.
Masyarakat berhak mengetahui apakah dugaan aktivitas perjudian tersebut benar terjadi, bagaimana langkah penanganannya, serta apakah rencana operasi yang sebelumnya disampaikan kepada awak media telah dilaksanakan.
Prof. Sutan Nasomal kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada tempat perjudian yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki banyak pengunjung atau telah beroperasi dalam waktu lama.
“Hukum harus berlaku untuk semua orang. Tidak boleh ada lokasi khusus yang kebal hukum. Jika benar ada perjudian sabung ayam di Bulo Wattang, segera lakukan penindakan. Jika ada oknum yang terbukti melindungi, tindak sesuai hukum. Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Sidenreng Rappang harus memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat. Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tutupnya.
PROF. DR. KH. SUTAN NASOMAL, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) – Association of Young Indonesian Advocates.
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA.






