KOTA TASIKMALAYA, 17 NOVEMBER 2026,KRIMSUS86.COM – Pelaksanaan program revitalisasi pembangunan di SDN Sambong Permai, Kota Tasikmalaya, menjadi sorotan setelah muncul sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme penunjukan perusahaan pelaksana, transparansi penggunaan anggaran, serta keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi awak media KRIMSUS86.COM kepada sejumlah pihak di lapangan, diketahui bahwa pekerjaan revitalisasi tersebut melibatkan pihak ketiga, yakni CV Bagja Nusantara, sebagaimana disampaikan Kepala Sekolah SDN Sambong Permai, Rita.
Persoalan ini menjadi perhatian karena program revitalisasi yang menggunakan anggaran pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, mengedepankan transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.
KEPALA SEKOLAH SEBUT CV BAGJA NUSANTARA
Saat dikonfirmasi pada Selasa (17/11/2026), Kepala Sekolah SDN Sambong Permai, Rita, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan revitalisasi melibatkan CV Bagja Nusantara.
Menurut keterangannya, pemilihan CV tersebut dilakukan oleh Ketua Komite Sekolah bersama Ketua P2SP, H. Oteh.
Rita juga mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat beberapa pihak CV yang mengajaknya bertemu di luar lingkungan sekolah untuk membicarakan kemungkinan keterlibatan dalam pekerjaan revitalisasi.
Namun, ia mengaku tidak bersedia melakukan pertemuan di luar sekolah dan mempersilakan pihak-pihak terkait datang langsung ke sekolah.
Selain itu, Rita menyampaikan bahwa dirinya memperoleh rekomendasi dari seorang rekan sesama penerima bantuan revitalisasi untuk menggunakan CV yang sebelumnya telah mengerjakan proyek revitalisasi sekolah lain.
Keterangan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan perusahaan, dasar penunjukan, serta pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menentukan pelaksana pekerjaan.
Apakah penunjukan CV Bagja Nusantara telah sesuai dengan petunjuk teknis program revitalisasi? Apakah tersedia dokumen administrasi atau berita acara yang menjelaskan proses penetapannya?
Hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak sekolah, Komite, P2SP, maupun instansi yang berwenang.
KEPALA TUKANG EMAN SEBUT NAMA TONI
Dalam penelusuran di lokasi pembangunan, awak media juga meminta keterangan kepada seorang kepala tukang bernama Eman.
Ketika ditanya mengenai pihak yang mengerjakan proyek tersebut, Eman menyebut nama seseorang bernama Toni.
“Oh, ini dikerjakan sama Pak Toni yang mengerjakan revitalisasi di SDN Sambong Pari. Saya juga sudah kerja lumayan lama. Untuk nama CV-nya saya tidak tahu karena itu privasi Pak Toni. Coba saja cari ke SDN Sambong Pari,” ungkap Eman.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bahan penelusuran lanjutan, terutama untuk mengetahui hubungan Toni dengan CV Bagja Nusantara serta kapasitas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pekerjaan.
KRIMSUS86.COM memandang perlu adanya klarifikasi langsung dari Toni dan Ketua Komite H. Oteh agar informasi mengenai pihak pelaksana dan mekanisme pekerjaan dapat diketahui secara terang.
PEKERJA LOKAL KELUHKAN KESEMPATAN KERJA
Selain persoalan penunjukan perusahaan, pelaksanaan revitalisasi tersebut juga menuai keluhan dari masyarakat sekitar, khususnya mengenai kesempatan kerja bagi warga setempat.
Salah seorang pekerja lokal menyampaikan kekecewaannya kepada awak media karena merasa masyarakat sekitar belum mendapatkan kesempatan yang memadai untuk terlibat dalam pembangunan di wilayahnya sendiri.
“Di sini masuk kerja saja orang sini susah, seperti tidak diperbolehkan. Malah ditambah lagi dua orang pekerja dari luar, sedangkan pemuda-pemudi dan orang tua lainnya masih banyak yang menganggur. Mereka juga punya kemampuan dan tahu tentang konstruksi. Bukan hanya orang luar, kami putra daerah juga mampu dan mempunyai ilmu konstruksi pembangunan. Kenapa harus orang luar yang dipekerjakan?” ungkapnya.
Ia menyebutkan bahwa pekerja dari wilayah Ciawi cukup banyak dilibatkan, sementara tenaga kerja lokal menurut keterangannya hanya sekitar 10 orang.
Keluhan tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat berupa peningkatan sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar sesuai kebutuhan, kompetensi, dan ketentuan pelaksanaan proyek.
Masyarakat lokal tentu berharap dapat memperoleh kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungan mereka sendiri.
TUJUH PERTANYAAN MENGENAI PENUNJUKAN CV DAN TRANSPARANSI ANGGARAN
Berdasarkan hasil penelusuran sementara, KRIMSUS86.COM mencatat sejumlah hal yang masih membutuhkan penjelasan dari pihak terkait, antara lain:
1. Apa dasar dan mekanisme penunjukan CV Bagja Nusantara sebagai pelaksana revitalisasi SDN Sambong Permai?
2. Siapa pihak yang secara resmi memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penetapan pelaksana?
3. Bagaimana peran Ketua Komite H. Oteh dan Ketua P2SP dalam proses pemilihan perusahaan?
4. Apakah seluruh tahapan pelaksanaan telah sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan program revitalisasi?
5. Apakah terdapat dokumen administrasi, berita acara, atau bentuk pertanggungjawaban atas proses pemilihan pelaksana?
6. Bagaimana transparansi penggunaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan kualitas pembangunan?
7. Bagaimana kebijakan perekrutan tenaga kerja sehingga masyarakat lokal juga memperoleh kesempatan berpartisipasi?
Selain itu, awak media menerima informasi mengenai dugaan adanya gratifikasi atau praktik pemberian keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan pelaksanaan program tersebut.
Namun, informasi tersebut masih sebatas dugaan dan belum didukung bukti transaksi maupun hasil pemeriksaan aparat penegak hukum. Karena itu, KRIMSUS86.COM tidak menyimpulkan adanya tindak pidana dan mendorong agar informasi tersebut diverifikasi melalui penelusuran yang objektif dan sesuai hukum.
DINAS PENDIDIKAN DAN INSPEKTORAT DIMINTA LAKUKAN PENELAAHAN
KRIMSUS86.COM mendorong Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Tasikmalaya untuk melakukan penelaahan sesuai tugas dan kewenangannya terhadap mekanisme pelaksanaan revitalisasi SDN Sambong Permai.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan terhadap program pemerintah merupakan bagian penting untuk memastikan anggaran publik benar-benar digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Program revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang harus dijalankan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
JANGAN SAMPAI PROGRAM REVITALISASI YANG BERTUJUAN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN JUSTRU MENYISAKAN PERTANYAAN MENGENAI MEKANISME PENUNJUKAN PELAKSANA, TRANSPARANSI ANGGARAN, DAN KESEMPATAN KERJA BAGI MASYARAKAT LOKAL.
Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip jurnalistik yang profesional dan berimbang, KRIMSUS86.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Sekolah SDN Sambong Permai, Rita, Ketua Komite H. Oteh, Ketua P2SP, Toni, pihak CV Bagja Nusantara, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, serta seluruh pihak terkait.
Media KRIMSUS86.COM siap memuat penjelasan dan tanggapan dari pihak-pihak yang disebutkan guna melengkapi informasi dan memberikan ruang pemberitaan yang berimbang kepada publik.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan penelusuran jurnalistik dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, akurasi informasi, serta penghormatan terhadap hak jawab.
KRIMSUS86.COM
Kontrol Sosial, Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Publik.
(SANDI.R//RED)






