RIAU – PELALAWAN | KRIMSUS86.COM – PANGKALAN KURAS – Dugaan penganiayaan, intimidasi, pemaksaan penandatanganan surat perdamaian, hingga penguasaan sepeda motor yang dialami seorang wartawan berinisial J di Desa Pasar Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, mendapat perhatian serius dari pakar hukum internasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) tersebut menyatakan dukungannya agar wartawan J menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi kepada aparat penegak hukum (APH), sehingga seluruh dugaan peristiwa yang dialaminya dapat diperiksa secara objektif dan transparan.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, persoalan rumah tangga maupun dugaan hubungan pribadi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan, intimidasi, ancaman, ataupun mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.
“Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang membenarkan hukum rimba. Siapa pun yang merasa dirugikan harus menempuh jalur hukum. Tidak boleh melakukan penganiayaan, mengancam, apalagi mengambil barang milik orang lain hanya berdasarkan tuduhan sepihak. Kasus ini harus diusut tuntas,” tegas Prof. Sutan Nasomal saat memberikan tanggapan kepada sejumlah pimpinan redaksi media melalui sambungan telepon dari kantornya di Jakarta.
Berdasarkan keterangan wartawan J kepada awak media, peristiwa tersebut bermula pada Jumat, 13 November 2026. Saat itu, J mengaku menghadiri kegiatan kampanye calon kepala desa di wilayah Pasar Palas atas undangan rekan-rekan sesama awak media.
Dalam kegiatan tersebut, J mengaku bertemu dengan Sunenti Ade Safitri, yang diketahui merupakan istri Agus Setiawan. Menurut pengakuan J, Sunenti sempat mengajaknya berkunjung ke rumah, namun ajakan tersebut ditolak. Selanjutnya, Sunenti disebut kembali mengajaknya bertemu di rumah nenek dan kakeknya.
J mengaku akhirnya mendatangi rumah tersebut dan hanya melakukan pembicaraan biasa. Ia menyatakan pertemuan berlangsung di sekitar halaman rumah dan terdapat sejumlah anggota keluarga yang berada di lokasi.
Namun, situasi disebut berubah ketika Agus Setiawan datang dan diduga menghampiri J dengan emosi serta melontarkan perkataan bernada kasar.
J mengaku berusaha menyelamatkan diri, tetapi terjatuh beberapa kali sebelum akhirnya diduga mengalami pemukulan.
Akibat kejadian tersebut, J mengaku mengalami sejumlah luka, di antaranya kepala bengkak dan pusing, lutut lecet, lengan memar, serta luka dan pendarahan pada beberapa bagian tubuh.
Kondisi tersebut perlu diperkuat melalui pemeriksaan medis dan visum et repertum agar dapat menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyelidikan.
J juga mengungkapkan bahwa setelah dugaan pemukulan, sejumlah warga berdatangan untuk melerai kedua pihak.
Persoalan kemudian berkembang menjadi pembicaraan mengenai dugaan hubungan khusus antara dirinya dengan Sunenti. J membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kedatangannya ke lokasi berdasarkan ajakan Sunenti.
Dalam situasi tersebut, J mengaku merasa tertekan karena dikelilingi sejumlah warga dan dimintai klarifikasi mengenai persoalan pribadi.
J juga mengaku mendengar perkataan bernada ancaman yang menurut keterangannya mengarah pada ancaman pembunuhan apabila dirinya tidak dipisahkan oleh warga. Bahkan, ia menyebut Agus Setiawan sempat menendang meja ke arahnya.
J menyatakan sebagian kejadian tersebut telah direkam menggunakan telepon genggam miliknya. Rekaman tersebut diharapkan dapat diserahkan kepada penyidik untuk diperiksa keaslian, konteks, dan relevansinya.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah adanya surat kesepakatan perdamaian yang menurut pengakuan J dibuat dalam situasi penuh tekanan.
J mengaku diminta menyetujui surat tersebut dan terdapat permintaan pembayaran kompensasi sebesar Rp15.000.000.
Menurut J, permintaan uang itu dikaitkan dengan persoalan rumah tangga Agus Setiawan dan Sunenti serta dugaan kerugian yang dituduhkan kepadanya.
J mempertanyakan proses pembuatan surat tersebut karena merasa tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk menjelaskan duduk perkara secara menyeluruh.
Atas hal tersebut, diperlukan pemeriksaan untuk memastikan apakah kesepakatan dibuat secara sukarela atau terdapat dugaan ancaman dan pemaksaan.
Perlu ditegaskan bahwa permintaan kompensasi dalam suatu perselisihan tidak otomatis merupakan tindak pidana. Namun, apabila ditemukan unsur pemaksaan atau pemerasan, hal tersebut menjadi kewenangan penyidik untuk mendalami dan menentukan penerapan hukumnya.
J menerangkan bahwa saat merasa terancam, dirinya menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Palas melalui pesan WhatsApp untuk meminta bantuan.
Tidak lama kemudian, menurut keterangannya, dua anggota Polsek Pangkalan Kuras datang ke lokasi dan berupaya melakukan mediasi serta mengingatkan pihak-pihak yang berada di tempat kejadian agar tidak melakukan tindakan kekerasan maupun main hakim sendiri.
Namun, J mengaku situasi kembali tidak kondusif setelah anggota kepolisian meninggalkan lokasi.
Ia juga menyebut adanya seorang pemuda yang belakangan datang dan diduga berupaya melakukan pemukulan terhadap dirinya serta seorang rekan wartawan berinisial M. Dugaan tindakan tersebut, menurut J, berhasil dilerai warga.
Identitas dan keterlibatan pemuda tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut. Belum dapat disimpulkan adanya pihak yang menyuruh atau mengoordinasikan tindakan tersebut tanpa bukti yang sah.
Selain dugaan kekerasan dan intimidasi, persoalan penguasaan atau pengambilan satu unit sepeda motor juga menjadi bagian penting yang perlu diklarifikasi.
J menyebut adanya persoalan terkait sepeda motor dalam rangkaian kejadian tersebut. Namun, kronologi, siapa yang mengambil atau menguasai kendaraan, alasan penguasaan, serta keberadaan kendaraan saat ini perlu dipastikan melalui pemeriksaan para pihak dan bukti pendukung.
Aparat penegak hukum diharapkan dapat mendalami persoalan tersebut agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. menegaskan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan perselingkuhan, persoalan rumah tangga, maupun perselisihan pribadi, penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum dan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan.
“Jangan ada hukum rimba. Semua pihak harus tunduk kepada hukum. Jika ada yang merasa dirugikan, silakan melapor kepada kepolisian dengan membawa bukti-bukti yang dimiliki. Jangan melakukan tindakan main hakim sendiri,” tegasnya.
Ia juga meminta penyidik memeriksa seluruh saksi, mengamankan rekaman elektronik, meneliti surat kesepakatan perdamaian, serta memastikan kondisi medis pihak yang mengaku menjadi korban.
Berdasarkan uraian dan pengakuan J, terdapat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dapat dipertimbangkan penyidik sesuai fakta dan terpenuhinya unsur tindak pidana, antara lain:
1. Pasal 466 KUHP, mengenai tindak pidana penganiayaan.
2. Pasal 467 KUHP, mengenai penganiayaan berencana apabila unsur perencanaan dapat dibuktikan.
3. Pasal 448 KUHP, mengenai pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 482 KUHP, mengenai pemerasan apabila seluruh unsur tindak pidana tersebut terpenuhi.
5. Pasal 479 KUHP, mengenai pencurian dengan kekerasan apabila terdapat bukti yang memenuhi unsur-unsurnya.
Penerapan ketentuan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan, alat bukti yang sah, dan konstruksi hukum atas peristiwa sebenarnya.
Atas peristiwa tersebut, Polsek Pangkalan Kuras dan Polres Pelalawan diharapkan memberikan ruang kepada wartawan J untuk menyampaikan laporan resmi, memperoleh perlindungan apabila terdapat ancaman keselamatan, serta memastikan seluruh bukti yang dimiliki dapat ditindaklanjuti.
Prof. Sutan Nasomal juga mengingatkan agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak memihak.
“Periksa semua saksi, dengarkan keterangan kedua belah pihak, teliti bukti elektronik, dan lakukan pemeriksaan medis terhadap pihak yang mengaku menjadi korban. Jangan sampai persoalan pribadi berkembang menjadi tindakan kekerasan. Pengadilanlah yang berwenang memutus perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, uraian mengenai kejadian tersebut masih berdasarkan keterangan wartawan J dan tanggapan Prof. Sutan Nasomal. Konfirmasi dari Agus Setiawan, Sunenti Ade Safitri, serta keterangan resmi Polsek Pangkalan Kuras dan Polres Pelalawan masih diperlukan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
(RED/ TIM)
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA
