JAKARTA | KRIMSUS86.COM -Ancaman krisis pangan global akibat konflik bersenjata, perubahan iklim, kekeringan, dan terganggunya rantai pasok internasional menjadi perhatian serius Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia mengingatkan pemerintah Indonesia agar memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional guna menghadapi kemungkinan memburuknya situasi ekonomi dunia pada 2026 hingga 2028.
Dalam keterangannya kepada sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (14/11/2026), Prof. Dr. Sutan Nasomal menyoroti potensi meningkatnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut akibat konflik berkepanjangan di sejumlah kawasan.
Menurutnya, konflik Rusia-Ukraina, ketegangan Iran-Israel, serta berbagai konflik di kawasan Timur Tengah dan Afrika telah memberikan tekanan besar terhadap stabilitas pangan, energi, perdagangan, dan perekonomian dunia.
“Ratusan juta manusia di berbagai negara menghadapi ancaman krisis pangan. Ini bukan persoalan yang boleh dianggap ringan. Pemerintah Indonesia harus menghitung segala kemungkinan, termasuk dampak terburuk apabila konflik internasional semakin meluas,” ujar Prof. Sutan.
Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah Indonesia telah mengantisipasi potensi krisis tersebut, termasuk melalui kajian para pakar, laporan intelijen, serta perencanaan strategis lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto perlu memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintah memiliki kesiapan menghadapi gejolak global, sekaligus menjaga stabilitas dalam negeri.
Prof. Sutan menjelaskan bahwa sejumlah kawasan dunia menghadapi persoalan kemanusiaan yang serius akibat perang, gangguan distribusi pangan, perubahan cuaca ekstrem, serta meningkatnya biaya hidup.
1. Eropa: Tekanan Harga Pangan dan Biaya Hidup
Kawasan Eropa menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya produksi, energi, dan distribusi. Perubahan iklim serta gangguan sektor pertanian juga menjadi tantangan bagi ketahanan pangan.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja dengan pendapatan terbatas merupakan kelompok yang paling rentan ketika harga kebutuhan pokok meningkat.
2. Sudan: Krisis Kemanusiaan Berkepanjangan
Konflik bersenjata di Sudan telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang berat. Jutaan penduduk menghadapi ancaman kelaparan, sementara anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap kekurangan gizi.
Ketergantungan terhadap bantuan kemanusiaan internasional semakin memperlihatkan pentingnya akses bantuan pangan dan perlindungan masyarakat sipil.
3. Palestina: Ancaman Kelaparan di Tengah Konflik
Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza juga menjadi perhatian. Konflik, keterbatasan akses bantuan, kerusakan infrastruktur, serta kondisi pengungsian memperburuk kehidupan masyarakat.
Anak-anak, perempuan, lansia, dan kelompok rentan menghadapi risiko kekurangan pangan, penyakit, serta kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan.
Prof. Sutan turut menyoroti ancaman musim dingin terhadap masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, terutama apabila bantuan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan perlindungan tidak tersedia secara memadai.
Ia juga menyinggung peringatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai memburuknya krisis pangan di wilayah konflik serta keterbatasan pendanaan bantuan kemanusiaan.
4. Yaman: Jutaan Anak Membutuhkan Bantuan
Yaman masih menghadapi persoalan kemanusiaan akibat konflik berkepanjangan. Keterbatasan akses air bersih, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan pangan membuat masyarakat pengungsi semakin rentan.
Prof. Sutan menilai situasi tersebut menjadi pengingat bahwa konflik bersenjata tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda.
5. Amerika Serikat: Tekanan Biaya Hidup
Ia juga menyoroti tekanan biaya hidup yang dirasakan sebagian masyarakat Amerika Serikat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan warga lanjut usia.
Kenaikan biaya energi, kebutuhan pokok, serta obat-obatan dapat memperbesar beban rumah tangga. Menurutnya, setiap gejolak ekonomi akibat konflik internasional harus diantisipasi karena dampaknya dapat menjalar ke berbagai negara.
Prof. Sutan menegaskan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa tidak boleh menganggap dirinya terbebas dari dampak krisis global.
Kenaikan harga energi, gangguan perdagangan internasional, pelemahan nilai tukar, serta meningkatnya biaya distribusi dapat memberikan tekanan terhadap harga kebutuhan pokok di dalam negeri.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat program ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian, peningkatan produktivitas petani, pengembangan irigasi, penguatan cadangan pangan, serta perlindungan terhadap distribusi bahan kebutuhan pokok.
Selain pangan, ketahanan energi juga harus menjadi prioritas. Pemerintah dinilai perlu memperkuat ketersediaan energi nasional, mengoptimalkan sumber daya dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.
“Presiden harus memastikan 280 juta masyarakat Indonesia tetap bisa mendapatkan makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan hidup yang layak. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban apabila krisis dunia semakin memburuk,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Sutan mengingatkan pentingnya menjaga hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara sahabat.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Asia dan harus mampu memainkan peran sebagai negara yang mendorong stabilitas, perdamaian, serta kerja sama ekonomi internasional.
Ia meminta pemerintah mengoptimalkan hubungan perdagangan, memperkuat kerja sama pangan dan energi, serta membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan.
“Indonesia harus menjadi pohon tempat banyak negara berteduh. Artinya, Indonesia harus memiliki kekuatan ekonomi, pangan, dan energi sehingga mampu membantu negara lain yang membutuhkan, tanpa mengabaikan kepentingan dan keselamatan rakyat sendiri,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemungkinan eskalasi konflik internasional hingga perang yang lebih luas, termasuk risiko perang nuklir, harus masuk dalam perhitungan strategis.
Menutup keterangannya, Prof. Dr. Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinet segera memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi ancaman ketidakpastian global.
Sejumlah langkah yang dinilai penting antara lain:
1. Memperkuat cadangan pangan nasional dan memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar.
2. Mengoptimalkan lahan pertanian produktif dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Memperkuat ketahanan energi serta menjaga ketersediaan BBM dan sumber energi lainnya.
4. Menyiapkan skenario menghadapi kenaikan harga pangan, energi, dan gangguan perdagangan internasional.
5. Memperkuat diplomasi ekonomi dan kerja sama dengan negara-negara sahabat.
6. Melindungi masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan.
7. Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi kemungkinan memburuknya konflik geopolitik dunia.
“Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah jangan menunggu krisis datang baru mengambil tindakan. Persiapan harus dilakukan sejak sekarang, karena dampak perang dan krisis global bisa menjangkau negara mana pun. Semoga Indonesia tetap aman, kuat, dan mampu melewati berbagai tantangan dunia,” pungkas Prof. Dr. Sutan Nasomal.
NARASUMBER:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional, Pakar Politik Internasional, Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka.
(RED//TIM)






