PARIGI MOUTONG, SULAWESI TENGAH – KRIMSUS86.COM,Masyarakat Tomini Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mempertanyakan tindak lanjut Inspektorat terkait dugaan penyimpangan dana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang disebut-sebut melibatkan bendahara dan kepala desa.
Persoalan tersebut menjadi sorotan setelah adanya informasi mengenai berkas pengembalian dana yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran PAUD. Namun, hingga 15 November 2026, masyarakat mengaku belum mengetahui secara jelas perkembangan penanganan maupun tindak lanjut atas berkas tersebut.
Salah seorang warga Tomini Utara yang meminta identitasnya dirahasiakan saat diwawancarai pada Minggu (15/11/2026) menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai persoalan yang disebut telah berlangsung sejak tahun 2024 itu seharusnya mendapatkan kepastian hukum.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung telah memenuhi unsur serta ketentuan yang berlaku, Inspektorat diharapkan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut dan segera mengambil langkah sesuai kewenangannya, termasuk berkoordinasi atau melimpahkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
“Sudah sejak tahun 2024 persoalan ini berjalan, tetapi sampai sekarang masyarakat belum mengetahui bagaimana tindak lanjutnya. Seharusnya pihak Inspektorat memberikan kejelasan dan apabila memang ditemukan unsur pidana, berkasnya segera dilimpahkan sesuai prosedur. Ada apa sebenarnya dengan Inspektorat?” ujar warga tersebut.
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, awak media KRIMSUS86.COM telah berupaya menghubungi pimpinan Inspektorat, Bapak Sakti, melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon guna meminta penjelasan mengenai perkembangan persoalan tersebut, termasuk status pengembalian dana dan tindak lanjut berkas yang dimaksud.
Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban atau keterangan resmi dari yang bersangkutan.
KRIMSUS86.COM tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pimpinan Inspektorat maupun pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat diketahui secara terang dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah Masyarakat.
Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai beberapa hal penting, di antaranya status pemeriksaan, jumlah dana yang menjadi objek pengembalian, apakah pengembalian telah dilakukan, serta apakah terdapat rekomendasi atau tindak lanjut kepada aparat penegak hukum.
Perlu ditegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara, apabila memang terjadi, tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti sesuai ketentuan hukum.
Oleh karena itu, transparansi dan kepastian penanganan perkara menjadi hal penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan pemerintah tetap terjaga.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong. Jangan sampai persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat sejak 2024 terus berlarut-larut tanpa kejelasan.
Pewarta: Kiman//Red
KRIMSUS86.COM – Tegas, Lugas, Terpercaya






