BANGGAI LAUT – KRIMSUS86.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai Laut terus memperkuat peran dan kontribusinya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, Kejaksaan juga hadir melalui berbagai langkah nyata dalam membantu pemenuhan hak administrasi kependudukan anak serta memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.
Salah satu bentuk nyata kontribusi tersebut diwujudkan melalui fasilitasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi 27 anak dan santri di Kabupaten Banggai Laut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banggai Laut, Adnan Hamzah, S.H., M.H., dalam sambutannya pada rangkaian kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung, S.H., M.H., bersama Ketua IAD Wilayah Sulawesi Tengah, Ny. Dina Zullikar Tanjung, beserta rombongan di SLB Negeri Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Adnan menjelaskan bahwa program fasilitasi penerbitan KIA berawal dari kegiatan penelusuran dan pendataan terhadap anak-anak yang belum memiliki dokumen identitas kependudukan resmi.
Berdasarkan hasil pendataan awal di SLB Negeri Adean, ditemukan sekitar 17 siswa yang belum memiliki KIA. Kondisi serupa juga ditemukan pada sejumlah anak dan santri di lingkungan pondok pesantren.
Padahal, KIA merupakan dokumen kependudukan penting sebagai bentuk pemenuhan hak anak sekaligus memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi lainnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kejari Banggai Laut melakukan koordinasi dan fasilitasi bersama instansi terkait. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diterbitkannya KIA bagi 27 anak dan santri.
Capaian ini menjadi bukti bahwa pelayanan hukum melalui peran Kejaksaan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat, khususnya dalam membantu pemenuhan hak-hak dasar anak di bidang administrasi kependudukan.
Selain memberikan perhatian terhadap pelayanan sosial dan administrasi kependudukan, Kejari Banggai Laut juga terus mengoptimalkan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), khususnya melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Adnan mengungkapkan bahwa JPN Kejari Banggai Laut telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk memberikan pendampingan hukum terhadap tata kelola sektor pariwisata daerah.
Pendampingan tersebut bertujuan memastikan setiap pelaksanaan program pembangunan sektor pariwisata memiliki landasan hukum yang kuat, berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Melalui pendampingan JPN, diharapkan berbagai potensi permasalahan hukum dapat diantisipasi sejak dini, sehingga pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dalam menjalankan program pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata.
Peran JPN juga menjadi bagian penting dalam mendukung pemerintah daerah agar setiap kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara profesional, efektif, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Berbagai langkah yang dilakukan Kejari Banggai Laut tersebut menunjukkan bahwa institusi Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berkomitmen menghadirkan pelayanan, pendampingan, serta solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
Fasilitasi penerbitan KIA bagi 27 anak dan santri menjadi wujud kepedulian terhadap pemenuhan hak administrasi kependudukan anak. Sementara itu, pendampingan hukum oleh JPN dalam sektor pariwisata merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Dengan berbagai upaya tersebut, Kejari Banggai Laut diharapkan semakin mampu menghadirkan pelayanan hukum yang humanis, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan taat hukum.
(Susanto Laode)
KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA
