GOWA, SULAWESI SELATAN – KRIMSUS86.COM,Pemadaman listrik yang berulang selama berbulan-bulan di sejumlah wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menuai sorotan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas warga, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Keluhan pelanggan tersebut mendapat perhatian dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tombak Keadilan yang mendesak PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kelistrikan sekaligus memenuhi hak konsumen, termasuk pemberian kompensasi apabila persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi.Selasa (10/11/2026).
LBH Tombak Keadilan menilai persoalan pemadaman listrik berulang tidak boleh dianggap sebagai gangguan biasa yang terus dibiarkan tanpa penjelasan dan penyelesaian yang jelas.
Pasalnya, masyarakat sebagai pelanggan tetap memiliki kewajiban membayar tagihan listrik maupun membeli token sesuai pemakaian. Namun, di sisi lain, pelanggan juga berhak memperoleh pelayanan yang baik, pasokan listrik yang andal, serta kepastian informasi ketika terjadi gangguan.
LBH Tombak Keadilan menegaskan bahwa hak konsumen harus menjadi perhatian serius PLN. Pelayanan kelistrikan bukan hanya menyangkut kewajiban pembayaran, tetapi juga tanggung jawab penyedia tenaga listrik dalam memberikan layanan sesuai standar yang berlaku.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 29 ayat (1), ditegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik, memperoleh tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta tanggung jawab pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19, dan Pasal 28.
Ketentuan tersebut menjadi landasan bahwa masyarakat memiliki perlindungan hukum ketika pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar dan kewajiban penyedia jasa.
LBH Tombak Keadilan turut menyoroti ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 mengenai tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
Dalam ketentuan Pasal 6A, standar tingkat mutu pelayanan untuk indikator lama gangguan ditetapkan sebesar satu jam per bulan, dengan kemungkinan penyesuaian oleh Menteri berdasarkan kondisi geografis dan jaringan eksisting.
Apabila realisasi tingkat mutu pelayanan melampaui standar yang berlaku, pelanggan dapat memperoleh kompensasi berdasarkan ketentuan dan perhitungan yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Pasal 6C mengatur bahwa pelanggan listrik prabayar atau pengguna token juga berhak memperoleh kompensasi yang disetarakan dengan pelanggan reguler berdasarkan daya tersambung yang sama.
Dengan demikian, pelanggan token tidak boleh diabaikan dalam pemenuhan hak kompensasi. Pemberian kompensasi diperhitungkan melalui mekanisme pengurangan tagihan atau pembelian token berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas kondisi pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Gowa, LBH Tombak Keadilan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT PLN (Persero), yaitu:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab pemadaman listrik berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Gowa.
2. Membuka informasi secara transparan mengenai penyebab, durasi, dan wilayah terdampak gangguan listrik.
3. Memberikan kepastian informasi kepada masyarakat apabila terdapat pemadaman terencana maupun gangguan jaringan.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap realisasi tingkat mutu pelayanan dan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang memenuhi persyaratan sesuai regulasi.
5. Meningkatkan kualitas jaringan distribusi dan keandalan pasokan listrik agar gangguan serupa tidak terus berulang.
6. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara profesional serta memberikan kepastian penyelesaian terhadap keluhan pelanggan.
LBH Tombak Keadilan juga meminta pemerintah daerah, Kementerian ESDM, dan instansi pengawas terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pelayanan kelistrikan di Kabupaten
Bagi masyarakat, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Pemadaman yang terjadi berulang kali dapat mengganggu aktivitas rumah tangga, kegiatan usaha, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga produktivitas masyarakat.
Karena itu, masyarakat berharap PLN tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret melalui perbaikan jaringan, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemenuhan hak konsumen sesuai ketentuan hukum.
LBH Tombak Keadilan menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya dibebani kewajiban membayar listrik, sementara hak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar tidak memperoleh perhatian sebagaimana mestinya.
Kini, masyarakat Kabupaten Gowa menantikan respons dan langkah konkret PT PLN (Persero) dalam menyelesaikan persoalan pemadaman listrik yang telah dikeluhkan selama berbulan-bulan.
PENUHI HAK KONSUMEN, TRANSPARANSIKAN PELAYANAN, DAN BERIKAN KOMPENSASI SESUAI KETENTUAN HUKUM!
Catatan Redaksi:
Hak kompensasi pelanggan tidak otomatis berlaku untuk setiap kejadian pemadaman listrik. Penentuannya harus mengacu pada realisasi tingkat mutu pelayanan, durasi gangguan, standar yang berlaku, kemungkinan penyesuaian oleh Menteri, serta ketentuan pengecualian dalam regulasi. PLN juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan atas keluhan masyarakat.
Narasumber:
– Masyarakat Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
– LBH Tombak Keadilan.
(MJ@19//TIM)
