TOBELO | KRIMSUS86.COM – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Cabang Halmahera Utara (Halut) menyoroti keras penanganan kasus yang diduga menyeret Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Halmahera Utara terkait persoalan hak-hak normatif upah pekerja. GPM mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara agar segera bersikap terbuka dan transparan kepada publik mengenai perkembangan penyelidikan kasus tersebut.
Persoalan ini mencuat setelah adanya
Persoalan ini mencuat setelah adanya keluhan beruntun mengenai keterlambatan serta ketidakjelasan pembayaran gaji para pegawai tenaga kerja keliling dan petugas servis sapu jalan di Halmahera Utara. Para pekerja yang berada di garda terdepan kebersihan kota tersebut dinilai menjadi korban dari tata kelola birokrasi yang buruk.
Ketua GPM Halmahera Utara, Maikel Flory, menegaskan bahwa Polda Malut tidak boleh berdiam diri atau terkesan menutup-nutupi proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, publik dan khususnya para pekerja sapu jalan berhak mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban hukum dari Kadis DLH Halut.
Persoalan perut dan hak keringat para petugas sapu jalan ini bukan masalah sepele. Mereka sudah menunaikan kewajiban, namun hak gajinya justru dikebiri. Kami meminta dengan tegas agar Polda Maluku Utara membuka secara terang benderang kepada publik hasil pemeriksaan atau status hukum dari Kadis DLH Halut. Jangan ada yang disembunyikan,” ujar Maikel Flory dalam pernyataan resminya, Selasa (10/11/2026).
Maikel menambahkan, transparansi dari aparat penegak hukum sangat penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dalam mengusut kasus-kasus yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.
Maikel menambahkan, transparansi dari aparat penegak hukum sangat penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dalam mengusut kasus-kasus yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.
(Harmain Rusli //red)
