JAKARTA — KRIMSUS86.COM — Pakar hukum internasional dan ekonom Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., menyoroti tingginya penerimaan pajak pemerintah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilainya semakin berat.
Menurut Sutan Nasomal, kebijakan perpajakan perlu ditinjau kembali agar lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial. Ia menilai masyarakat dengan kondisi ekonomi berbeda seharusnya mendapatkan perlakuan perpajakan yang proporsional sesuai kemampuan masing-masing.
“Pencapaian target pendapatan per kapita dari hasil pajak yang dibebankan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pajak kurang elok apabila diterapkan di zaman yang sudah serba canggih seperti sekarang. Pemerintah bersama para pakar yang membidangi perpajakan harus meninjau ulang sistem pajak yang bersumber dari masyarakat,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal saat memberikan keterangan kepada sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, Kamis (8/10/2026).
Ia menegaskan, perlu ada pembedaan beban pajak antara masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok ekonomi menengah, dan masyarakat berpenghasilan tinggi.
“Harus ada perbedaan pajak untuk masyarakat miskin, menengah, dan orang kaya. Jangan disamakan. Pemenuhan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat,” katanya.
Soroti Penerimaan Pajak
Sutan Nasomal juga menyoroti angka penerimaan pajak yang disebut telah mencapai lebih dari Rp1.400 triliun hingga Agustus 2026.
Dalam paparannya, ia merujuk pada penyampaian pemerintah dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September yang menyebutkan penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2026 mencapai sekitar Rp1.409 triliun atau tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Angka tersebut disebut setara dengan sekitar 59,8 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Sutan Nasomal juga menyinggung target penerimaan pajak pemerintah pada 2027 yang disebut mencapai sekitar Rp2.593 triliun.
Menurutnya, besarnya penerimaan negara dari sektor perpajakan harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Lebih dari 80 persen pendapatan APBN bersumber dari pajak rakyat. Terus ke mana uangnya? Seharusnya pendapatan pajak tersebut bisa menciptakan regulasi ekonomi yang membantu masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.
Keluhkan Daya Beli Masyarakat
Sutan Nasomal mengaku menerima berbagai aduan masyarakat terkait kondisi ekonomi yang dinilainya semakin sulit. Menurut dia, sebagian masyarakat kecil saat ini kesulitan menemukan peluang usaha maupun sumber penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia menyebut kondisi tersebut turut berdampak pada tabungan masyarakat yang semakin menipis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kesulitan saat ini dirasakan masyarakat lebih berat. Masyarakat kecil tidak menemukan peluang usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya. Rekening tabungan masyarakat sudah habis untuk bertahan hidup dan tidak ada sumber penghasilan lain untuk bisa menabung,” tuturnya.
Ia juga menyoroti kondisi pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek online (ojol), yang menurutnya menghadapi penurunan pendapatan.
“Pendapatan ojol semakin drastis menurun. Rata-rata setiap hari hanya sekitar Rp30 ribu. Untuk makan bersama keluarga saja sudah tidak mencukupi,” katanya.
Dorong Penurunan Tarif Listrik dan Harga BBM
Dalam kesempatan tersebut, Sutan Nasomal menyampaikan sejumlah usulan kebijakan ekonomi. Salah satunya adalah penurunan tarif listrik yang menurutnya dapat membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
“Seharusnya tarif PLN turun 25 persen dari harga sekarang untuk semua golongan penggunaan kebutuhan listrik masyarakat. Harga listrik saat ini menjadi salah satu beban bagi masyarakat berpendapatan kecil,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih terjangkau serta ketersediaan stok yang memadai.
“Seharusnya harga BBM turun dan stok berlimpah untuk kepentingan perputaran ekonomi, agar meningkat penghasilan rakyat kecil,” katanya.
Menurutnya, kebijakan energi yang lebih terjangkau dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli.
Soroti Kondisi Pasar Tradisional
Sutan Nasomal juga mengungkapkan adanya aduan mengenai penurunan aktivitas perdagangan di sejumlah pasar tradisional.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat. Ia menyebut sejumlah pedagang kios mengalami kesulitan mempertahankan usaha karena jumlah pembeli yang menurun.
“Pasar sepi pembeli karena memang tidak ada daya beli masyarakat. Tidak sedikit pedagang kios di pasar yang tutup dan tidak mampu lagi melanjutkan usahanya,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memastikan kebijakan fiskal dan ekonomi mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Serukan Perhatian terhadap Kemiskinan
Sutan Nasomal mengajak seluruh elemen masyarakat dan tokoh masyarakat di berbagai daerah untuk ikut memperhatikan persoalan kemiskinan dan daya beli masyarakat.
“Jangan biarkan semakin banyak masyarakat yang kelaparan di tengah rakyat, sementara pejabatnya semakin gendut,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perpajakan, energi, dan ekonomi agar beban masyarakat berpenghasilan rendah dapat dikurangi dan roda perekonomian kembali bergerak.
“Jangan sampai masyarakat semakin miskin. Pendapatan negara yang besar harus kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) / Association of Young Indonesian Advocates
Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal, SH., MH.
Rektor Universitas Bangsa Negara Berdaya (UBNB)
Rektor STIA-STIH Pronass
Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus
Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus
(Prof.Sutan Nasomal //tim)
