PARIGI MOUTONG, KRIMSUS86.COM — Pemerintah Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar musyawarah desa (Musdes) di Gedung Aula Desa Palasa Tangki, Rabu (23/9/2026).
Musyawarah tersebut membahas sejumlah agenda penting, di antaranya penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 serta musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk Tahun 2027.
Selain membahas perencanaan dan penganggaran desa, forum tersebut juga turut memusyawarahkan rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan Palasa yang direncanakan berlangsung di Desa Palasa Tangki pada tahun 2028.
Kegiatan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa Palasa Tangki, unsur Kecamatan Palasa, serta unsur TNI dan Kepolisian. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari proses koordinasi dan pembahasan program pembangunan serta kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa dan kecamatan.
Dalam penyampaian pemerintah desa, Kepala Desa Palasa Tangki, Haris, S.Pd., menjelaskan mengenai pengelolaan anggaran desa, termasuk rencana penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Haris menyampaikan bahwa anggaran yang dikelola desa untuk pembangunan mencapai lebih dari Rp200 juta. Penggunaan anggaran tersebut dibahas melalui forum musyawarah sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang melibatkan unsur terkait dan masyarakat desa.
Musyawarah juga menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menyusun prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam perencanaan desa Tahun 2027. Pembahasan diarahkan agar program yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat Desa Palasa Tangki.
Sementara itu, terkait rencana MTQ tingkat Kecamatan Palasa Tahun 2028, forum membahas kesiapan dan rencana pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut apabila Desa Palasa Tangki ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan.
Melalui musyawarah tersebut, Pemerintah Desa Palasa Tangki berharap seluruh program pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan dapat direncanakan secara terbuka, terarah, serta melibatkan para pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Kiman//red)
