BUOL, SULTENG — KRIMSUS86.COM — Intensitas perjalanan Bupati Buol ke luar daerah, khususnya ke Jakarta, belakangan menjadi sorotan sebagian netizen di media sosial. Sejumlah unggahan mempertanyakan aktivitas kepala daerah tersebut selama berada di luar Kabupaten Buol.
Namun, sorotan tersebut dinilai perlu dilihat secara lebih utuh. Seorang aktivis masyarakat Buol yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai, ukuran utama kinerja kepala daerah bukan semata-mata seberapa sering melakukan perjalanan, melainkan apa hasil yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, kepala daerah dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas justru dituntut aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuka akses program serta pendanaan pembangunan.
“Kalau hanya duduk di kantor menunggu anggaran turun, Buol tidak akan bergerak cepat. Pemerintah daerah harus jemput bola ke kementerian. Yang harus dinilai adalah hasilnya,” ujarnya.
Rp21,8 MILIAR UNTUK RUAS NEGERI LAMA–MODO I
Aktivis tersebut mencontohkan alokasi anggaran sekitar Rp21,8 miliar untuk penanganan ruas Jalan Negeri Lama–Modo I yang menurutnya dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat hasil perjuangan pemerintah daerah mendapatkan dukungan anggaran.
Ia menilai, angka tersebut semestinya diuji secara terbuka melalui dokumen perencanaan, sumber pendanaan, proses penganggaran, hingga realisasi pekerjaan di lapangan.
“Jangan hanya melihat foto atau video Bupati ketika berada di Jakarta. Lihat juga apa yang dibawa pulang untuk Buol,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk mempertanyakan perjalanan dinas kepala daerah, termasuk tujuan perjalanan, biaya yang digunakan, agenda yang dilakukan, serta hasil yang diperoleh.
BUKAN SEKADAR PERSOALAN MEDIA SOSIAL
Menurut aktivis tersebut, narasi yang menyebut kepala daerah hanya “jalan-jalan” atau mencari perhatian melalui media sosial sebaiknya tidak dijadikan kesimpulan sebelum fakta dan dokumen diperiksa.
“Mudah sekali mengatakan Bupati jalan-jalan atau main TikTok. Tetapi apakah mereka tahu apa yang dibicarakan di kementerian? Apakah mereka mengikuti proses mendapatkan anggaran untuk Buol?”
Ia menjelaskan, proses mendapatkan dukungan anggaran pemerintah pusat tidak selalu berlangsung dalam satu kali pertemuan. Terdapat tahapan administrasi, penyampaian usulan, koordinasi antarlembaga, penyesuaian program, hingga penentuan prioritas pendanaan.
Karena itu, menurutnya, kritik terhadap pemerintah daerah tetap diperlukan, tetapi hendaknya dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat diverifikasi.
PUBLIK BERHAK MENGUJI HASIL
Sorotan terhadap alokasi sekitar Rp21,8 miliar untuk ruas Negeri Lama–Modo I, lanjutnya, justru harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membuka informasi secara transparan.
Jika anggaran tersebut benar-benar terealisasi dan pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat, maka hal tersebut dapat menjadi ukuran konkret dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan pembangunan.
Sebaliknya, apabila terdapat perjalanan dinas yang tidak memberikan hasil atau manfaat yang jelas, masyarakat juga berhak meminta penjelasan.
“Bupati tidak cukup hanya mengatakan bekerja. Pemerintah daerah juga harus menunjukkan dokumen, sumber anggaran, progres program, dan dampaknya kepada masyarakat,” ujarnya.
SEJUMLAH PROGRAM DISEBUT MASIH DIPERJUANGKAN
Selain pembangunan jalan, aktivis tersebut menyebut pemerintah daerah juga tengah memperjuangkan sejumlah agenda lain, di antaranya peremajaan jaringan air bersih, pengurusan IPR, serta dukungan pendanaan dari kementerian terkait.
Namun, seluruh informasi tersebut tetap perlu dikawal dan diverifikasi secara terbuka agar tidak berhenti pada klaim maupun pernyataan semata.
Masyarakat, kata dia, harus dapat mengetahui apakah program yang diperjuangkan benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan, memperoleh dukungan anggaran, kemudian direalisasikan dan dirasakan manfaatnya.
KRITIK DIPERLUKAN, TETAPI HARUS BERBASIS DATA
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh alergi terhadap kritik. Namun, kritik juga seharusnya tidak dibangun hanya berdasarkan potongan video, foto, maupun narasi media sosial yang belum diketahui konteks sebenarnya.
“Kritik itu penting. Bahkan pemerintah harus dikritik. Tetapi jangan sampai potongan video atau foto kemudian dijadikan kesimpulan bahwa Bupati hanya jalan-jalan. Mari lihat dokumen dan hasilnya.”
Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah kabupaten harus kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan dari pemerintah pusat maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan.
Dengan demikian, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya dapat diukur dari aktivitas di dalam kantor, tetapi juga dari kemampuan membuka akses program dan memastikan anggaran yang diperoleh benar-benar sampai kepada masyarakat.
JANGAN PUJA, JANGAN PULA MENYERANG MEMBABI BUTA
Pada akhirnya, masyarakat Buol tidak membutuhkan kepala daerah yang hanya pandai membangun pencitraan. Namun masyarakat juga tidak membutuhkan kritik yang menolak setiap langkah pemerintah tanpa terlebih dahulu memeriksa fakta.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil nyata.
Jalan yang rusak harus diperbaiki. Air bersih harus mengalir. Infrastruktur harus dibangun. Program yang diperjuangkan harus terealisasi dan anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Karena itu, perjalanan Bupati Buol ke Jakarta maupun daerah lain semestinya dinilai berdasarkan tujuan, proses, biaya, hasil, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Jika benar menghasilkan akses pendanaan dan program pembangunan, maka hal tersebut patut dinilai berdasarkan bukti. Sebaliknya, apabila tidak memberikan hasil yang jelas, pemerintah daerah harus siap memberikan penjelasan kepada publik.
Kini, masyarakat menunggu pemerintah daerah membuka hasil perjuangan tersebut secara transparan.
Sebab pada akhirnya, rakyat Buol tidak hanya membutuhkan narasi.
Rakyat membutuhkan bukti.
Reporter: Syafri Sakula, S.IP
BIRO BUOL, SULTENG
KRIMSUS86.COM — Tegas, Lugas, Terpercaya
