MUSI BANYUASIN | Krimsus86.com, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) didorong melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya menyangkut pergantian pejabat, tetapi juga peningkatan pelayanan, penataan aset daerah, serta optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan tersebut mencuat seiring adanya perubahan di tubuh DLH Muba. Dalam materi informasi yang beredar, Drs. M. Thabrani Rizki tercantum sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
Sejumlah hal kemudian menjadi perhatian, salah satunya terkait kendaraan dinas DLH. Kendaraan tersebut disebut perlu dikembalikan dan diarahkan untuk menunjang kegiatan bidang laboratorium, sehingga dapat mendukung pelayanan sekaligus optimalisasi potensi PAD dari retribusi hasil produksi.
Selain kendaraan dinas, keberadaan dua unit komputer dan dua unit laptop juga menjadi sorotan. Perangkat hasil pengadaan tersebut disebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan bidang laboratorium serta bidang retribusi pelayanan kebersihan.
Penataan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aset pemerintah yang diperoleh melalui anggaran daerah memiliki peruntukan yang jelas, tercatat secara administratif, berada pada pihak yang berwenang, serta benar-benar digunakan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Aset pemerintah bukan fasilitas pribadi. Karena itu, setiap kendaraan, komputer, laptop maupun barang milik daerah lainnya harus dikelola berdasarkan ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, koordinasi internal dan kegiatan kebersihan lingkungan juga disebut mulai diperkuat. Kegiatan gotong royong di sejumlah titik di wilayah Kota Sekayu menjadi salah satu langkah yang ditampilkan dalam upaya meningkatkan koordinasi dan pelayanan kebersihan lingkungan.
Namun demikian, pembenahan tersebut diharapkan tidak berhenti pada slogan atau kegiatan seremonial semata. Masyarakat tentu menunggu hasil yang dapat diukur, mulai dari tertibnya pengelolaan aset, meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan hingga optimalisasi penerimaan daerah.
Pertanyaan publik kini sederhana: setelah kendaraan dikembalikan, aset ditata dan pelayanan diperbaiki, apa hasil akhirnya?
Sebab, keberhasilan birokrasi pada akhirnya bukan hanya diukur dari pergantian pejabat maupun banyaknya kegiatan, melainkan dari sejauh mana pelayanan kepada masyarakat semakin baik, pengelolaan aset semakin tertib, dan penggunaan anggaran daerah semakin efektif serta memberikan manfaat nyata.
Apabila pembenahan tersebut dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, langkah tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola DLH Muba secara menyeluruh.
Publik pun berharap proses pembenahan berjalan konsisten dan dapat dibuktikan melalui hasil nyata di lapangan.
Publik kini menunggu bukti, bukan sekadar janji.
(Enis//red)
