Krimsus86.com – Pandeglang Minggu 25/05/2025 ,Anggota Komisi IV DPRD Maman Hermawan, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya,menyikapi anggaran fantastis untuk kebutuhan makanan dan minuman (mamin) di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pandeglang yang mencapai Rp 7.895.125.000.
Dana yang bersumber dari APBD tahun 2025 ini dinilai sangat tidak pantas di tengah kondisi infrastruktur pendidikan yang masih memprihatinkan,Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai anggaran mamin yang mencapai miliaran rupiah tersebut sangat ironis jika dibandingkan dengan masih banyaknya gedung sekolah yang rusak dan kurang layak di Pandeglang, kabupaten yang dikenal dengan julukan sejuta santri seribu ulama.
Masih banyak gedung-gedung sekolah di Pandeglang yang kurang layak, mestinya kita fokus pada persoalan itu,” ujar Maman Hermawan dengan nada prihatin,Maman Hermawan menegaskan bahwa alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran ini sangat melukai hati masyarakat Pandeglang, terutama dalam situasi kondisi keuangan daerah yang dinilai kurang baik.
“Ini sangat melukai hati masyarakat Pandeglang di tengah-tengah situasi kabupaten Pandeglang yang tidak baik-baik saja terkait efisiensi anggaran,” tegasnya.Sebagai anggota Komisi IV DPRD Pandeglang yang menjadi leading sector bagi Dindikpora, Maman mengungkapkan bahwa pihaknya dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) selalu menyarankan agar penggunaan anggaran diprioritaskan untuk hal-hal yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Pandeglang.
“Kami Komisi IV selaku leading sector Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) ketika RDP selalu menyarankan agar penggunaan anggaran difokuskan kepada hal-hal yang sifatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Pandeglang,” pungkasnya.
Pernyataan keras dari anggota DPRD ini semakin menambah sorotan terhadap alokasi anggaran di Dindikpora Pandeglang, setelah sebelumnya ramai diperbincangkan mengenai anggaran PJU dan pengadaan laptop yang dinilai janggal,Masyarakat kini menanti langkah konkret dari DPRD untuk mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran di dinas-dinas terkait agar lebih efektif dan berpihak pada kepentingan publik.
(arya-permana)
