Mataram | Krimsus86.com — Dalam dinamika penyampaian aspirasi masyarakat di Nusa Tenggara Barat, Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara NTB, YM. Lalu Ibnu Hajar, menyampaikan pandangan dan sikap resmi terkait pola respons Pemerintah Provinsi NTB terhadap berbagai aksi dan aspirasi publik.
Sasaka Nusantara NTB menilai bahwa kehadiran Gubernur NTB dalam sejumlah kegiatan masyarakat yang bersifat dukungan atau pro terhadap kebijakan pemerintah merupakan langkah positif dan patut diapresiasi. Menurut organisasi tersebut, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat menjadi bentuk keteladanan dalam kepemimpinan daerah.
Namun demikian, Sasaka Nusantara NTB juga memberikan catatan kritis terkait adanya dugaan ketidakseimbangan perlakuan terhadap kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik atau keberatan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam sejumlah kasus, aspirasi kelompok kritis disebut hanya diterima oleh perangkat daerah atau OPD tanpa adanya dialog langsung dengan Gubernur NTB.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi publik terkait objektivitas kepemimpinan, yang dapat dipahami sebagai ketidaksamaan perlakuan terhadap aspirasi masyarakat. Sasaka Nusantara menegaskan bahwa prinsip good governance mengharuskan seluruh aspirasi warga, baik yang bersifat dukungan maupun kritik, diperlakukan secara setara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Sebagai bentuk sikap, Sasaka Nusantara NTB menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Provinsi NTB, yaitu:
Membuka ruang dialog yang setara bagi seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan sikap pro maupun kritis.
Menyusun mekanisme baku penerimaan audiensi aspirasi masyarakat yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
Menjamin setiap kritik publik mendapatkan respon berupa kebijakan atau tindak lanjut yang jelas, bukan sekadar diabaikan.
Sasaka Nusantara NTB juga menyatakan keyakinannya bahwa Gubernur NTB merupakan pemimpin yang bijaksana dan mampu merespons kritik secara konstruktif. Penyampaian sikap ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Nusa Tenggara Barat.
Organisasi tersebut menegaskan kesiapan untuk berdialog dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB demi terwujudnya pemerintahan yang lebih adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
(Jaswadi//red)
