TERNATE | KRIMSUS86.COM — Ketua Umum Tim Pembina (TP) Posyandu, Tri Tito Karnavian, mendorong percepatan sosialisasi registrasi Posyandu sebagai langkah awal dalam memperkuat pelayanan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Registrasi dinilai penting agar keberadaan, pendataan, dan pengelolaan Posyandu dapat tertata dengan lebih baik serta mampu mendukung pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Tri Tito Karnavian saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Kebijakan Registrasi Posyandu di Pendopo Kesultanan Ternate, Maluku Utara, Rabu (2/9/2026).
“Posyandu ini sebenarnya lembaga yang sudah cukup dikenal. Dulu Posyandu melayani ibu-ibu hamil, anak-anak, bayi dan lain-lain. Tetapi saat ini ternyata Posyandu mempunyai visi yang bisa lebih besar untuk melayani masyarakat,” ujar Tri Tito.
Menurutnya, Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Perannya telah berkembang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Perluasan peran tersebut, kata Tri Tito, membutuhkan tata kelola dan sistem pendataan yang semakin baik agar pelayanan yang diberikan dapat benar-benar menjangkau masyarakat.
Ia menekankan pentingnya data pembangunan yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih rinci. Data tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk angka agregat, melainkan perlu menjangkau masyarakat secara langsung melalui pendekatan by name by address.
“Pendataan itu biasanya angka. Misalnya, angka stunting di daerah ini sekian jumlahnya, angka kemiskinan masyarakat sekian. Tetapi untuk mencapai by name by address, masyarakat harus benar-benar terhubung dengan pelayanan,” katanya.
Tri Tito menjelaskan bahwa penguatan pelayanan masyarakat membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah desa, termasuk melalui musyawarah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan warga.
Menurutnya, hasil identifikasi kebutuhan tersebut perlu didukung dengan penganggaran yang sesuai agar program-program Posyandu dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga meminta para kepala desa memberikan perhatian serius terhadap keberadaan dan pengelolaan Posyandu di wilayah masing-masing.
Keterlibatan pemerintah desa, menurut Tri Tito, sangat penting karena Posyandu merupakan salah satu lembaga yang berada paling dekat dengan masyarakat. Dengan posisi tersebut, Posyandu diharapkan mampu membantu pemerintah menjangkau kebutuhan warga secara lebih langsung.
Tri Tito menilai penguatan Posyandu juga harus diikuti dengan perubahan cara pandang terhadap pelayanan publik. Seluruh aparatur dan unsur yang terlibat perlu menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai orientasi utama.
Dengan demikian, pelayanan tidak hanya berhenti pada konsep, perencanaan, dan pendataan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Konsep-konsep itu harus menghasilkan pelayanan yang nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Kita berharap langkah awal melalui registrasi ini dapat membuat Posyandu terwujud dan berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Registrasi Posyandu tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Plt. Sekretaris Umum TP Posyandu Pusat Safriati Safrizal, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nitta Rosalin, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku Utara Rusni Sarbin, para Kepala Bapperinda, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Ternate Marliza M. Tauhid, para camat dan kepala desa, kader Posyandu, serta peserta yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.
Melalui sosialisasi registrasi ini, diharapkan keberadaan Posyandu di seluruh wilayah semakin tertata dan mampu memperkuat pelayanan masyarakat secara terpadu hingga ke tingkat desa.
Puspen Kemendagri
Pewarta: M. Dahlan//red
