PALEMBANG, KRIMSUS86.COM – Persidangan perkara dugaan korupsi pengondisian pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kembali mengungkap sejumlah fakta melalui keterangan para saksi.
Dalam persidangan yang digelar Kamis (12/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri PALI menghadirkan tujuh orang saksi untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Pitriadi, S.H., M.H.
Sejumlah saksi membeberkan proses pembuatan dokumen penawaran pekerjaan, pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengurusan dokumen, hingga adanya pemberian uang untuk jasa pembuatan dokumen penawaran.
Perkara ini menyeret lima terdakwa, yakni Sephy Hendika, Ardi, dan Arif yang merupakan aparatur sipil negara (ASN), serta dua pihak swasta, Subela dan Yusrizal.
Salah satu keterangan yang menjadi perhatian dalam persidangan disampaikan saksi Reza. Ia mengaku pernah diminta membuat dokumen penawaran untuk delapan paket pekerjaan.
Menurut keterangannya, permintaan tersebut datang dari pihak pemborong serta Yusrizal. Reza menjelaskan bahwa dirinya menggunakan laptop pribadi untuk menyusun dan mengunggah dokumen penawaran tersebut.
“Yusrizal menyuruh saya membuat dokumen penawaran,” ungkap Reza di hadapan majelis hakim.
Ia juga menerangkan bahwa laptop yang digunakan untuk membuat dokumen penawaran tersebut saat ini telah diamankan oleh Kejaksaan Negeri PALI.
Dalam persidangan, saksi Putra turut memberikan keterangan mengenai proses penyusunan dokumen penawaran yang meliputi surat pengantar data dan SKP.
Setelah dokumen selesai dibuat, Putra mengaku membawa berkas tersebut kepada Utari untuk diperiksa. Menurut keterangannya, Utari memeriksa dokumen satu per satu dan menyatakan berkas tersebut telah lengkap.
Putra juga mengakui pernah menerima uang sebesar Rp1 juta dari Yusrizal sebagai jasa pembuatan dokumen penawaran. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Utari, sementara dirinya menerima Rp300 ribu yang digunakan untuk membeli tinta dan kertas.
“Saya menerima uang Rp1 juta dari Yusrizal untuk jasa membuat penawaran. Uang itu saya berikan kepada Ibu Utari, kemudian saya diberi Rp300 ribu,” jelasnya.
Sementara itu, saksi Utari yang merupakan istri terdakwa Ardi menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak surat keputusan (SK) terkait pekerjaan karena menurut keterangannya, SK tersebut berasal dari kepala dinas.
Utari juga menyebut paket pekerjaan tersebut merupakan paket anggota DPRD PALI bernama Budi Hoiru.
Ia menerangkan bahwa kepala dinas pernah memerintahkan dirinya untuk mengonfirmasi pelaksanaan kegiatan di lapangan kepada Budi Hoiru melalui PPK Ardi.
Menurut Utari, Ardi kemudian menghubungi Budi Hoiru untuk menanyakan pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam komunikasi itu, pihak anggota DPRD disebut mengarahkan kepada Yusrizal.
“Budi Hoiru anggota DPRD PALI,” jawab Utari ketika ditanya hakim mengenai anggota dewan yang dimaksud.
Meski demikian, Utari menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima fee dari terdakwa Yusrizal.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari fakta persidangan yang masih perlu didalami melalui pemeriksaan saksi-saksi lainnya serta pembuktian di hadapan majelis hakim.
Sebelumnya, dalam surat dakwaan, JPU menguraikan adanya dugaan pengondisian terhadap 10 paket proyek konstruksi yang tersebar di lingkungan Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
Dalam dakwaan tersebut, Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai direktur CV Nengkoda Jaya. Bahkan, Subela disebut memalsukan tanda tangan direktur perusahaan untuk melaksanakan enam paket pekerjaan konstruksi.
Enam paket pekerjaan tersebut terdiri atas lima proyek pembangunan drainase di lingkungan Dinas Perkim Kabupaten PALI dan satu paket rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal.
Dalam pelaksanaannya, Subela didakwa bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim untuk lima proyek drainase.
Sementara pada proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal, Subela disebut bekerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
JPU juga menguraikan dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK tersebut.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI sebagaimana tercantum dalam dakwaan, pelaksanaan enam paket proyek yang dinilai tidak sesuai kontrak tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp576 juta.
Selain itu, JPU mengungkap dugaan penyimpangan pada empat paket proyek konstruksi lainnya yang dikerjakan terdakwa Yusrizal selaku rekanan.
Keempat proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp332 juta.
Dengan demikian, total kerugian keuangan negara berdasarkan uraian dakwaan JPU dalam perkara 10 paket proyek tersebut mencapai lebih dari Rp904 juta.
Atas perbuatan yang didakwakan, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga berita ini diterbitkan, persidangan masih berlangsung. Keterangan para saksi tersebut akan menjadi bagian dari proses pembuktian yang selanjutnya dinilai oleh majelis hakim.
Perlu ditegaskan bahwa seluruh pihak yang menjadi terdakwa tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Masyarakat kini menantikan proses persidangan yang transparan dan terbuka agar perkara dugaan korupsi proyek bernilai lebih dari Rp904 juta tersebut dapat terungkap secara menyeluruh.
Pewarta: Hendri Gradak
KRIMSUS86.COM – Tegas, Lugas, Terpercaya.
