LAMPUNG TENGAH – KRIMSUS86.COM – DPC Laskar Lampung Indonesia Kabupaten Lampung Tengah menyoroti persoalan kepastian pembiayaan proyek pembangunan jalan Bandar Sari–Payung Rejo yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun instansi pengawasan terkait.
Besarnya nilai proyek serta munculnya persoalan mengenai kepastian pembiayaan memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara transparan dan terbuka. Hal tersebut penting agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan administrasi, keuangan, maupun hukum di kemudian hari.
Ketua DPC Laskar Lampung Indonesia Kabupaten Lampung Tengah, Gawi Sani, S.E., M.Si., meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat, BPKP sesuai kewenangannya, serta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan guna memastikan apakah terdapat kesalahan administrasi, kelalaian dalam pengelolaan keuangan daerah, pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa, atau dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara.
“Kami tidak ingin mendahului proses hukum dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Tetapi jika ditemukan bukti adanya penyimpangan, jangan ada pihak yang dilindungi hanya karena jabatan atau kedudukannya,” tegas Gawi Sani.
MASYARAKAT TUJUH KAMPUNG JANGAN TERUS MENJADI KORBAN
Gawi Sani menegaskan bahwa pembangunan jalan Bandar Sari–Payung Rejo bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat yang selama ini mengharapkan akses jalan yang layak, aman, dan memadai.
Jangan sampai masyarakat kembali dirugikan akibat ketidakjelasan perencanaan maupun pembiayaan pembangunan. Kepastian pelaksanaan proyek harus menjadi perhatian serius agar hak masyarakat untuk menikmati infrastruktur yang layak tidak terabaikan.
“Kontraktor menunggu kepastian, pemerintah harus memberikan penjelasan, sementara masyarakat menunggu jalan selesai dibangun. Jangan sampai semua pihak saling melempar tanggung jawab, sedangkan masyarakat yang menanggung akibatnya,” ujarnya.
DPC Laskar Lampung Indonesia Kabupaten Lampung Tengah menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, transparansi penggunaan anggaran daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pihaknya juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status pembiayaan, mekanisme penganggaran, serta kepastian kelanjutan proyek pembangunan jalan tersebut.
UANG NEGARA HARUS DIKELOLA SECARA BERTANGGUNG JAWAB
Di akhir keterangannya, Gawi Sani menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mencari kambing hitam, melainkan mendorong adanya kejelasan dan pertanggungjawaban dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proyek.
“KAMI TIDAK SEDANG MENCARI SIAPA YANG HARUS DIKAMBINGHITAMKAN. KAMI SEDANG MENCARI SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB. UANG NEGARA HARUS DIKELOLA SECARA BENAR, KONTRAK HARUS MEMILIKI KEPASTIAN PEMBIAYAAN, DAN HAK MASYARAKAT ATAS PEMBANGUNAN TIDAK BOLEH DIKORBANKAN.”
DPC Laskar Lampung Indonesia berharap persoalan ini segera mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut dari instansi terkait. Transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang negara.
Gawi Sani, S.E., M.Si.
Ketua DPC Laskar Lampung Indonesia
Kabupaten Lampung Tengah
(Sahrul//Redaksi)
KRIMSUS86.COM – Tegas, Lugas, Terpercaya
