JAKARTA — KRIMSUS86.COM — Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mengajak seluruh tokoh masyarakat dan elemen masyarakat Indonesia untuk turut mengawal penggunaan anggaran negara agar dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, serta terhindar dari praktik korupsi.
Menurut Sutan Nasomal, pengawasan masyarakat diperlukan agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya kelompok masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal saat memberikan pandangannya kepada sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online melalui sambungan telepon dari Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Ia menilai besarnya anggaran negara harus diikuti dengan pengawasan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, insan pers, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pengawasan.
“Masyarakat harus ikut mengawal APBN agar penggunaannya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan tidak disalahgunakan oleh oknum,” ujar Sutan Nasomal.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang menurutnya masih menghadapi tingginya biaya kebutuhan hidup dan terbatasnya kesempatan usaha maupun lapangan pekerjaan.
Menurutnya, kebijakan pengelolaan keuangan negara harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menghasilkan berbagai kebijakan yang dirasakan semakin membebani masyarakat.
Mendorong Pengawasan terhadap Anggaran Negara
Sutan Nasomal menegaskan bahwa pengawasan terhadap APBN bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan anggaran publik digunakan sesuai peruntukannya.
Ia meminta tokoh masyarakat di tingkat pusat hingga daerah untuk aktif menyuarakan kepentingan masyarakat dan mengawasi berbagai program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
“Jangan sampai hanya segelintir pihak yang menikmati anggaran negara, sementara masyarakat luas tidak merasakan manfaatnya,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan pembuktian yang sah.
Korupsi Dinilai Berdampak terhadap Masyarakat
Lebih lanjut, Sutan Nasomal menyebut korupsi sebagai persoalan serius karena dapat mengurangi efektivitas program pemerintah dan merugikan keuangan negara.
Menurut dia, apabila anggaran publik tidak dikelola secara akuntabel, masyarakat berpotensi tidak memperoleh manfaat pembangunan secara maksimal.
“Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap persoalan penggunaan anggaran publik. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara kritis, berdasarkan data, serta melalui saluran pengaduan dan mekanisme hukum yang tersedia.
“Terus kawal penggunaan anggaran negara. Jika menemukan dugaan penyimpangan, sampaikan melalui jalur hukum dan lembaga yang berwenang agar dapat diperiksa secara objektif,” ujarnya.
Sutan Nasomal berharap keterlibatan masyarakat dan pers dalam mengawasi penggunaan APBN dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Jangan hanya menjadi penonton. Masyarakat harus ikut mengawasi agar anggaran negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya.
Redaksi/Tim KRIMSUS86.COM
