POLRES INDRAMAYU UNGKAP DUGAAN TPPO BERMODUS PENEMPATAN KERJA KE KOREA SELATAN, DUA PEREMPUAN DITETAPKAN TERSANGKA

INDRAMAYU – KRIMSUS86.COM – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indramayu, Polda Jawa Barat, berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan dua perempuan sebagai tersangka.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 48 tahun, warga Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, yang mengaku mengalami kerugian setelah dijanjikan pekerjaan di Korea Selatan dengan iming-iming gaji mencapai Rp25 juta per bulan.

Berita Lainnya

Namun, harapan korban untuk bekerja di luar negeri justru berujung kekecewaan. Setelah mengeluarkan uang sebesar Rp55 juta untuk biaya penempatan, korban gagal bekerja dan harus dipulangkan dari Korea Selatan akibat persoalan dokumen keimigrasian.

Perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, didampingi Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP Tarno, serta Kanit PPA Ipda Ragil Zaini Firdaus, Jumat (20/11/2026).

Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M., melalui Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, menjelaskan bahwa dua tersangka masing-masing berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kasus tersebut bermula pada Agustus 2026 ketika korban sedang mencari pekerjaan ke luar negeri. Melalui seorang kenalan, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka S yang menawarkan pekerjaan di Korea Selatan.

Korban dijanjikan bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, maupun housekeeping dengan gaji Rp25 juta per bulan. Pekerjaan tersebut ditawarkan dengan masa kontrak enam bulan dan kemungkinan diperpanjang.

Untuk proses keberangkatan, korban diminta membayar biaya penempatan sebesar Rp55 juta dengan janji seluruh proses akan dilakukan secara resmi dan cepat.

Pada 29 Agustus 2026, korban kembali dipertemukan dengan tersangka SN yang diduga berperan sebagai pihak agensi. Korban kemudian menyerahkan dokumen persyaratan serta membayar uang secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada SN.

Selanjutnya, korban menjalani sejumlah tahapan administrasi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa.

Namun, selama proses perekrutan tersebut, korban tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja sebagaimana mestinya.

Pada 23 September 2026, korban dijemput oleh tersangka SN dan dibawa ke Jakarta. Sehari kemudian, korban diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.

Korban tiba di Bandara Jeju pada 25 September 2026. Akan tetapi, setibanya di negara tujuan, korban justru diamankan petugas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah.

Setelah menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan petugas imigrasi selama kurang lebih tiga hari, korban akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya sendiri.

Menurut keterangan kepolisian, hingga perkara tersebut terungkap, kedua tersangka belum memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan penempatan kerja yang dialami korban.

Dari hasil penyidikan, polisi menduga kedua tersangka menjalankan proses perekrutan dan penempatan korban untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Tersangka S diduga mendapatkan keuntungan sebesar Rp5 juta, sedangkan tersangka SN diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp10 juta dari proses penempatan tersebut.

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain:

1. Satu buah paspor milik korban.

2. Kuitansi pembayaran senilai Rp40 juta.

3. Rekening koran.

4. Empat lembar boarding pass.

5. Dua buah KTP milik tersangka.

6. Satu unit mobil Ford Titanium warna putih.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.

Ancaman pidana dalam perkara tersebut mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar untuk dugaan TPPO. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan dapat diancam pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

Selain melakukan penegakan hukum, Polres Indramayu juga menyiapkan langkah pemulihan bagi korban melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja serta pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Polres Indramayu juga terus mengintensifkan upaya pencegahan TPPO melalui sosialisasi dan edukasi kepada calon pekerja migran di sejumlah lembaga pelatihan serta perusahaan penempatan tenaga kerja.

Kegiatan edukasi tersebut telah menjangkau sebanyak 176 peserta di lima lembaga, yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudera Indonesia.

Selain itu, kepolisian melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), termasuk penegakan hukum di kawasan Stasiun Jatibarang.

Wakapolres Indramayu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perekrut, kelengkapan dokumen, serta prosedur penempatan melalui jalur resmi sebelum memutuskan berangkat bekerja ke luar negeri.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Masyarakat yang mengetahui atau menemukan dugaan tindak kriminalitas maupun gangguan kamtibmas dapat memanfaatkan Layanan Polisi 110 atau layanan Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp resmi di nomor 081999700110.

Polres Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk tindak kejahatan, termasuk praktik perdagangan orang yang berkedok penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Sumber: HUMAS POLRES INDRAMAYU

WARDONO HS., S.E.KORWIL JABAR

KRIMSUS86.COM – TEGAS, LUGAS, TERPERCAYA

Pos terkait