BUOL — KRIMSUS86.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang berkualitas, terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pembukaan Workshop Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dan Kualitas Data Statistik Sektoral Kabupaten Buol Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Buol, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol tersebut dihadiri Kepala BPS Kabupaten Buol, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Buol atau yang mewakili, serta peserta dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
Dalam sambutan Wakil Bupati Buol yang disampaikan pada kegiatan tersebut, Pemkab Buol memberikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Buol atas terselenggaranya workshop yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola data sektoral di daerah.
Penerapan prinsip Satu Data Indonesia di tingkat daerah diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Data memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang baik harus didukung oleh data yang baik. Penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan administratif, melainkan harus menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja berbasis data,” tegas Wakil Bupati Buol dalam naskah sambutannya.
Lebih lanjut, Pemkab Buol menekankan pentingnya peran seluruh OPD sebagai produsen data. Setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia serta menyampaikan data berikut metadatanya kepada walidata.
Dalam pengelolaan statistik sektoral, jaminan kualitas data juga menjadi perhatian penting. Aspek seperti relevansi, akurasi, ketepatan waktu, keterbandingan, konsistensi, hingga kemudahan akses perlu menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah.
Melalui workshop tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai prinsip SDI dan statistik sektoral, tetapi juga mampu menerapkannya dalam proses kerja di masing-masing OPD.
Pemkab Buol berharap hasil workshop dapat ditindaklanjuti melalui perbaikan nyata pada setiap tahapan pengelolaan data, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan kualitas, penyusunan metadata, pemutakhiran, hingga penyebarluasan data.
Dengan penguatan tata kelola data tersebut, Pemerintah Kabupaten Buol optimistis ketersediaan data yang berkualitas dapat semakin mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.
(Safri Sakula, S.I.P.)
