MALUKU TENGAH MASUK ZONA MERAH KERAWANAN KORUPSI KPK, PENGELOLAAN ADD DAN DD NEGERI HILA 2018–2025 DIDESAK DIAUDIT TUNTAS

MALUKU TENGAH, KRIMSUS86.COM – Masuknya Kabupaten Maluku Tengah dalam daftar wilayah dengan tingkat kerawanan korupsi tinggi di Provinsi Maluku menjadi perhatian serius publik. Kondisi tersebut memunculkan desakan agar pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah hingga pemerintahan negeri diperketat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selama periode 2018–2025. Sejumlah elemen masyarakat mendesak Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Berita Lainnya

Desakan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemerintahan negeri benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan, ketentuan perundang-undangan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Sorotan terhadap tata kelola pemerintahan di Maluku juga sejalan dengan pernyataan tegas Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, pada 20 November 2026. Menanggapi sejumlah kabupaten yang masuk dalam kategori rawan korupsi berdasarkan pemetaan KPK, Gubernur menegaskan tidak akan melindungi pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan.

“Tak akan lindungi pejabat korup, silakan APH bertindak!” tegas Hendrik.

Pernyataan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pengawasan dan penegakan hukum untuk bertindak profesional, independen, serta tidak pandang bulu dalam menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan anggaran negara.

Audit ADD dan DD Negeri Hila Periode 2018–2025

Rentang waktu 2018 hingga 2025 mencakup sejumlah fase penting dalam pengelolaan anggaran Negeri Hila. Pada periode 2018–2019, anggaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, pada 2020–2021, terjadi perubahan prioritas anggaran akibat pandemi COVID-19, termasuk pengalokasian dana untuk penanganan keadaan darurat dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Sementara pada 2022–2025, penggunaan anggaran memasuki fase pemulihan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, serta program ketahanan pangan.

Oleh karena itu, pemeriksaan diharapkan tidak hanya berfokus pada administrasi dan dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga mencakup pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan di lapangan.

Sejumlah aspek yang dinilai perlu ditelusuri antara lain:

1. Kesesuaian antara APBDes, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

2. Realisasi pembangunan fisik dengan volume serta spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan.

3. Penggunaan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan.

4. Penyaluran serta pertanggungjawaban BLT-DD selama masa pandemi COVID-19.

5. Transparansi pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran operasional pemerintahan negeri.

6. Kesesuaian antara anggaran yang dicairkan dengan hasil kegiatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Inspektorat, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan Didesak Bertindak

Publik mendesak Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah agar segera melakukan audit investigatif apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku diharapkan dapat menjalankan kewenangannya dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Jajaran Kepolisian dan Kejaksaan juga diharapkan menindaklanjuti laporan masyarakat maupun temuan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi sesuai kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan secara langsung terhadap pekerjaan fisik dinilai penting untuk memastikan tidak terdapat perbedaan antara nilai anggaran yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi nyata hasil pembangunan di Negeri Hila.

Secara hukum, pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan, kegiatan fiktif, penggelembungan anggaran, atau kerugian keuangan negara, maka penanganannya dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hingga berita ini disusun, desakan audit tersebut merupakan tuntutan agar dilakukan pemeriksaan secara objektif dan bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan ADD maupun DD Negeri Hila.

Publik kini menantikan langkah konkret dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dan aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan anggaran periode 2018–2025 dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Status kerawanan korupsi yang menjadi perhatian KPK hendaknya menjadi momentum memperkuat pengawasan, bukan sekadar peringatan tanpa tindak lanjut.

Setiap rupiah uang negara harus dipastikan digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

(Erwin Ollong)

KRIMSUS86.COM – Tegas, Lugas, Terpercaya.

Pos terkait