HALMAHERA BARAT, KRIMSUS86.COM – Dugaan ketidaksesuaian data penerima Bantuan Sosial (Bansos) Beasiswa Mahasiswa di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Pemerintah Daerah Halmahera Barat diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kriteria, mekanisme, serta daftar penerima bantuan tersebut.
Sorotan tersebut disampaikan mahasiswa asal Halmahera Barat, Maikel Flory, melalui siaran pers yang diterima wartawan Krimsus86.com, Senin (17/8/2026).
Maikel mempertanyakan salah satu nama yang tercantum dalam daftar penerima bantuan, yakni Eklesia Hulahi, yang menurut informasi yang diterimanya disebut berasal dari Kabupaten Halmahera Selatan.
“Sampai di hari ini belum ada penjelasan yang jelas dari Bupati Halmahera Barat terkait bantuan beasiswa. Ada salah satu putri dari Halmahera Selatan, yakni Eklesia Hulahi, yang masih menjadi pertanyaan besar bagi saya,” ujar Maikel.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara transparan dasar penetapan penerima bantuan, termasuk persyaratan dan mekanisme verifikasi data, sehingga masyarakat maupun mahasiswa dapat memahami proses penyaluran bantuan tersebut.
Maikel juga menilai momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya menjadi kesempatan bagi Pemda Halbar untuk memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan masyarakat.
“Padahal di momen kemerdekaan ini, Pemda Halmahera Barat belum merdeka karena masih ada masalah yang sampai hari ini Bupati tidak mampu menjelaskan secara terbuka,” katanya.
Ia bahkan meminta Pemda Halbar membuka ruang dialog publik untuk membahas persoalan Bansos Beasiswa Mahasiswa tersebut. Menurutnya, dialog terbuka penting dilakukan agar setiap pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat dapat memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah.
“Saya menguji keberanian Pemda Halbar hari ini, berani atau tidak buat suatu dialog terkait bantuan Bansos Beasiswa Halmahera Barat,” tegas Maikel.
Selain meminta klarifikasi kepada pemerintah daerah, Maikel juga mendorong aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri dan Polres Halmahera Barat, untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan.
“Saya juga uji komitmen Kejaksaan dan Polres Halmahera Barat. Berani atau tidak periksa Bupati dan Kepala Bagian Kesra Halmahera Barat terkait Bantuan Bansos Beasiswa Halmahera Barat yang saat ini menjadi pertanyaan besar di muka publik,” ujarnya.
Maikel menegaskan bahwa transparansi data penerima merupakan bagian penting dalam memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran. Keterbukaan juga dinilai dapat mencegah munculnya kecemburuan sosial serta menjaga kepercayaan mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Bupati Halmahera Barat, Bagian Kesra Setda Halbar, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, maupun Polres Halmahera Barat terkait desakan klarifikasi dan penelusuran tersebut.
Redaksi Krimsus86.com masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan memberikan ruang hak jawab serta penjelasan secara berimbang.
(HR)
