Bandar Lampung | Krimsus86.com – Menjelang rencana kunjungan mantan Presiden Joko Widodo bersama jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Provinsi Lampung, sejumlah elemen masyarakat, tokoh adat, dan warga dari berbagai wilayah menyampaikan harapan agar persoalan hutan lindung dan lahan register yang selama ini menjadi sumber konflik dapat segera memperoleh penyelesaian yang jelas dan berkeadilan.
Masyarakat menilai kehadiran Sekretaris Jenderal PSI yang juga menjabat Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dapat menjadi momentum penting untuk mendengarkan langsung aspirasi warga terkait berbagai persoalan kehutanan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat konflik dan sengketa terkait pengelolaan kawasan hutan lindung serta lahan register yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pihak lainnya. Mereka berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status kawasan, batas wilayah, serta legalitas berbagai izin yang telah diterbitkan.
“Permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama. Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut,” ujar salah satu tokoh masyarakat Lampung Tengah.
Menurut warga, penyelesaian konflik lahan sering kali menghadapi kendala karena melibatkan berbagai instansi, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara kementerian terkait dan pemerintah daerah agar solusi yang dihasilkan dapat menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Selain persoalan lahan, masyarakat juga berharap pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam tata kelola sektor kehutanan, termasuk terkait proses perizinan dan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan.
Beberapa kalangan masyarakat turut menyoroti berbagai informasi dan dugaan yang berkembang di ruang publik mengenai proses perizinan kehutanan di masa lalu. Mereka berharap seluruh informasi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan prinsip transparansi yang berlaku.
Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebelumnya telah menyatakan bahwa seluruh aktivitas dan kebijakan partai dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku serta membantah berbagai tuduhan yang tidak didukung oleh bukti hukum yang sah.
Masyarakat berharap kunjungan Raja Juli Antoni bersama rombongan PSI ke Lampung tidak hanya menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat adat, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencari solusi atas berbagai persoalan kehutanan dan pertanahan yang masih terjadi.
“Kami berharap ada kejelasan mengenai batas kawasan, status lahan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Yang terpenting adalah terciptanya kepastian hukum sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan tenang,” ungkap salah seorang perwakilan warga.
Masyarakat juga mendorong pemerintah untuk terus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kawasan hutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.
Dengan adanya kunjungan tersebut, warga berharap pemerintah pusat dapat mendengar secara langsung berbagai aspirasi yang berkembang di Lampung dan menghadirkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Catatan redaksi: Dalam penulisan berita, dugaan atau tuduhan terhadap individu maupun organisasi sebaiknya disajikan secara berimbang, disertai konfirmasi dari pihak terkait, dan tidak ditulis sebagai fakta sebelum ada putusan atau proses hukum yang berkekuatan tetap.
(M.Dahlan//red)
