BANDAR LAMPUNG – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menyasar sejumlah kepala sekolah di Kota Bandar Lampung menjadi sorotan. Sejumlah oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung diduga melakukan permintaan sejumlah uang dengan berbagai modus, sehingga menimbulkan beban finansial bagi pihak sekolah.
Berdasarkan informasi dan keterangan sejumlah narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, dugaan pungutan tersebut dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya permintaan kontribusi untuk kegiatan kedinasan hingga sejumlah kewajiban lain yang disebut-sebut harus dipenuhi oleh para kepala sekolah.
Salah satu dugaan yang mencuat adalah permintaan dana untuk kegiatan perpisahan pengawas dinas. Dalam informasi yang diterima redaksi, setiap kepala sekolah diduga diminta menyetorkan uang berkisar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu.
Apabila dugaan tersebut dikaitkan dengan jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Bandar Lampung, total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp80 juta hingga Rp100 juta. Namun, besaran tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan data jumlah sekolah, bukti transaksi, serta keterangan pihak-pihak terkait.
Para narasumber menyebutkan bahwa praktik permintaan dana semacam ini diduga telah berlangsung cukup lama dan terjadi secara berulang, termasuk pada masa pergantian pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
Jika informasi tersebut benar, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menciptakan tekanan terhadap kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan.
Tidak hanya dugaan pungutan, informasi lain yang juga perlu ditelusuri adalah dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dana BOS merupakan anggaran yang diperuntukkan mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Karena itu, setiap dugaan penggunaan dana tersebut di luar ketentuan harus diperiksa secara transparan dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah sumber menyampaikan kekhawatiran bahwa berbagai permintaan dana diduga membebani keuangan sekolah. Namun, dugaan keterkaitan antara pungutan tersebut dengan penggunaan Dana BOS masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta keterangan pihak terkait.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan anggaran pendidikan dapat merugikan kepentingan peserta didik, tenaga pendidik, serta kualitas pelayanan pendidikan.
Masyarakat meminta Inspektorat Kota Bandar Lampung, aparat penegak hukum, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan perhatian dan melakukan penelaahan maupun penyelidikan sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan diharapkan mencakup dugaan permintaan setoran kepada kepala sekolah, aliran dana yang terkumpul, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS.
Redaksi juga mendorong Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk memberikan klarifikasi resmi dan menjelaskan apakah terdapat kebijakan atau instruksi kedinasan terkait permintaan kontribusi kepada kepala sekolah.
Tim Media Group PWDPI menyatakan akan terus menelusuri informasi tersebut dan berupaya memperoleh data pendukung, termasuk rincian dugaan pungutan, mekanisme permintaan dana, serta keterangan dari pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung maupun pejabat terkait guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Perlu ditegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan pungutan liar dan penyimpangan Dana BOS dalam pemberitaan ini masih merupakan dugaan dan belum menjadi kesimpulan hukum. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan aparat berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Masyarakat berharap dunia pendidikan terbebas dari segala bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Jangan sampai anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan peserta didik justru menjadi beban akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
(TIM MEDIA GROUP PWDPI)
(M. DAHLAN // RED)






