MUSI BANYUASIN, KRIMSUS86.COM – Polemik terkait pembiayaan pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), mulai mendapatkan titik terang. Pihak yang terlibat dalam pencarian dana menyebut pembiayaan kegiatan diperoleh melalui dukungan dari berbagai unsur masyarakat, pengusaha, sekolah, hingga perusahaan.
Keterangan tersebut disampaikan Iskandar, salah satu pihak yang disebut terlibat dalam pencarian dukungan dana kepada perusahaan. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Iskandar membenarkan adanya rapat koordinasi menjelang pelaksanaan HUT RI tingkat Kecamatan Jirak Jaya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran kecamatan menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Meski demikian, muncul dorongan agar pelaksanaan upacara tetap digelar di lapangan sepak bola Desa Jirak.
“Memang benar adanya rapat koordinasi menjelang HUT RI di kecamatan, aku hadir waktu itu. Dengan alasan kecamatan minim dana, tapi Kades Jirak bersikeras tetap harus melaksanakan upacara di lapangan bola kaki dengan dana seadanya,” ujar Iskandar.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, panitia kemudian berupaya menggalang dukungan dari berbagai pihak.
Dana Dikumpulkan dari Berbagai Unsur
Iskandar menyebut bantuan yang dihimpun berasal dari tokoh masyarakat, pengusaha, kepala sekolah, serta sebagian perusahaan.
“Alhamdulillah bantuan dari tokoh masyarakat, para pengusaha dan para kepala sekolah dan sebagian kecil dari perusahaan, insya Allah cukup untuk biaya upacara dan ada beberapa perlombaan,” katanya.
Keterangan tersebut menjadi perhatian karena sumber pembiayaan kegiatan berasal dari berbagai pihak. Kondisi tersebut sekaligus menempatkan aspek transparansi dan pencatatan administrasi sebagai hal penting dalam pelaksanaan kegiatan.
Setiap penerimaan idealnya dicatat secara jelas, baik berupa uang, barang maupun fasilitas. Demikian pula dengan penggunaan dana untuk kebutuhan upacara dan berbagai perlombaan.
Sejumlah Nama Perusahaan Disebut
Dalam keterangannya, Iskandar juga menyebut adanya kemungkinan dukungan dari sejumlah perusahaan, di antaranya PT BMA, PT SIP, dan PT Ginting Jaya Energi.
Masing-masing perusahaan disebut kemungkinan memberikan bantuan sekitar Rp500 ribu. Namun, informasi tersebut masih berupa kemungkinan dan belum dapat dipastikan sebagai dana yang telah diterima panitia.
Karena itu, setiap bantuan yang benar-benar telah diterima perlu dicatat dalam administrasi resmi panitia, termasuk tanggal penerimaan, nominal atau bentuk bantuan, serta peruntukannya.
Transparansi Menjadi Perhatian
Persoalan pembiayaan kegiatan HUT RI tidak hanya menyangkut besar kecilnya dana yang tersedia, tetapi juga bagaimana seluruh penerimaan dan pengeluaran dipertanggungjawabkan.
Apabila kegiatan memang dibiayai melalui semangat gotong royong masyarakat, pengusaha, sekolah, tokoh masyarakat maupun perusahaan, maka keterbukaan administrasi justru menjadi bentuk penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan.
Panitia diharapkan dapat menyusun pencatatan yang memuat total penerimaan dan pengeluaran secara jelas sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari.
Publik Menunggu Data Lengkap
Polemik pelaksanaan HUT ke-81 RI di Jirak Jaya sebelumnya tidak hanya berkaitan dengan lokasi upacara, tetapi juga menyentuh persoalan anggaran dan mekanisme pembiayaan kegiatan.
Dengan munculnya keterangan mengenai adanya penggalangan dana dari berbagai pihak, masyarakat kini menunggu kejelasan mengenai jumlah dana yang telah terkumpul serta penggunaannya.
Jika bantuan dari sejumlah pihak telah diterima, maka daftar penerimaan dan pengeluaran dapat menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban panitia.
Transparansi bukan berarti mencurigai panitia. Sebaliknya, keterbukaan dapat menjadi langkah untuk memastikan seluruh dukungan yang diberikan masyarakat dan pihak lainnya benar-benar digunakan sesuai kebutuhan kegiatan.
Panitia Diharapkan Terbuka
Penyebutan PT BMA, PT SIP dan PT Ginting Jaya Energi sebagai pihak yang kemungkinan memberikan bantuan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Selama bantuan tersebut belum dipastikan diterima, informasi tersebut belum dapat dianggap sebagai penerimaan final.
Konfirmasi dan pencatatan resmi tetap diperlukan agar informasi yang beredar di tengah masyarakat berdasarkan data, bukan asumsi.
Masyarakat Jirak Jaya pada akhirnya hanya membutuhkan kejelasan sederhana: berapa total dana yang telah terkumpul, siapa saja pemberinya, berapa nilai bantuan masing-masing pihak, berapa dana yang telah digunakan, untuk kebutuhan apa saja, serta berapa sisa dana setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai.
Semangat gotong royong dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI patut diapresiasi. Namun semangat tersebut akan semakin bermakna apabila dibarengi dengan administrasi yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi contoh tata kelola kegiatan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat.
(Enis//red)
