BUPATI BUOL PIMPIN RAKOR SINKRONISASI ASTA CITA, SEMBILAN PROGRAM BERANI, DAN TUJUH PROGRAM BUOL HEBAT, SIAPKAN TARGET PEMBANGUNAN 2027

BUOL, KRIMSUS86.COM – Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, M.M., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Sembilan Program Berani Gubernur Sulawesi Tengah, dan Tujuh Program Buol Hebat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Rabu (18/11/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Buol dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten, sekaligus mempersiapkan perencanaan program dan penganggaran pembangunan tahun 2027.

Berita Lainnya

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa rakor tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum kerja bersama untuk mengidentifikasi persoalan daerah, menetapkan prioritas pembangunan, menyusun langkah konkret, serta memastikan setiap program memiliki sasaran dan hasil yang terukur.

“Jangan sampai program berjalan sendiri-sendiri. Kita harus memiliki satu bahasa, satu data, dan satu langkah. Semua program harus saling mendukung dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan maupun besarnya anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meninggalkan pola kerja sektoral dan memperkuat kolaborasi dalam menjalankan program prioritas pemerintah.

STUNTING DAN KEMISKINAN MENJADI PRIORITAS

Dalam pembahasan tersebut, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap persoalan stunting, kemiskinan, pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Untuk mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah desa dan kelurahan diminta tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi memastikan kesesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan.

Pemutakhiran data ditargetkan selesai dalam waktu 14 hari dengan mencantumkan nama dan alamat sasaran, termasuk keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK), serta balita yang mengalami kekurangan gizi.

Penanganan stunting harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan OPD terkait, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, serta seluruh unsur terkait.

Pemerintah Kabupaten Buol bahkan menargetkan pada 2027 dapat masuk lima besar daerah terbaik dalam penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara dalam upaya pengentasan kemiskinan, Bupati menargetkan sebanyak 500 keluarga dapat keluar dari kategori miskin pada 2027 melalui pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat dan daerah.

PERLUASAN PROGRAM MBG DAN PENGUATAN KOPERASI MERAH PUTIH

Pada sektor pemenuhan gizi masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buol saat ini telah dilayani melalui sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan jangkauan sekitar 19.000 penerima manfaat dari target keseluruhan 52.000 orang.

Pemerintah daerah menargetkan penambahan sedikitnya 10 SPPG pada 2027 sehingga jumlah penerima manfaat dapat meningkat menjadi 35.000 orang.

Di bidang penguatan ekonomi kerakyatan, dari total 115 desa dan kelurahan di Kabupaten Buol, saat ini telah terbentuk sebanyak 49 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bupati meminta seluruh pemerintah desa dan kelurahan memastikan kesiapan lahan hingga akhir 2026 agar pada 2027 seluruh koperasi dapat beroperasi dan memiliki gerai usaha.

Keberadaan koperasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi mampu berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menggerakkan potensi usaha lokal.

PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KETAHANAN PANGAN DIPERKUAT

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan Program Sekolah Rakyat dapat menampung sebanyak 3.000 peserta didik pada jenjang SD, SMP, dan SMA pada 2027.

Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah merencanakan pembangunan rumah sakit baru dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp250 miliar. Rumah sakit tersebut direncanakan dilengkapi layanan cuci darah dan layanan jantung guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah daerah menargetkan penambahan lahan persawahan seluas 1.000 hektare pada 2027, sehingga total pengembangan mencapai 2.000 hektare.

Pengembangan sektor pertanian tersebut harus diikuti dengan dukungan infrastruktur, seperti ketersediaan irigasi, pompa air, panel listrik, serta perlindungan lahan produktif untuk komoditas unggulan padi dan jagung.

OPD DIMINTA MENYUSUN RENCANA AKSI TERUKUR

Bupati juga menginstruksikan setiap OPD agar menyusun rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana tersebut wajib memuat jenis kegiatan, kebutuhan anggaran, penanggung jawab, target hasil, serta batas waktu pelaksanaan.

Seluruh jajaran pemerintah daerah juga diminta lebih proaktif dalam menjemput dan memanfaatkan peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Bupati mengungkapkan, meskipun Kabupaten Buol menghadapi efisiensi anggaran sebesar Rp207 miliar selama periode 2025–2026, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi yang masuk ke Kabupaten Buol dalam dua tahun tersebut mencapai Rp806,1 miliar.

Dukungan anggaran itu diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan, puskesmas, koperasi, SPPG, bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Saya yakin, kalau kita fokus, Buol tidak lagi menjadi penonton. Buol yang menjemput anggaran, Buol yang bekerja, dan Buol yang menikmati hasilnya,” tegasnya.

PAPARAN OPD DAN PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syarif Pusadan, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor bertujuan memperkuat sinergi antarperangkat daerah, menyelaraskan program pembangunan, serta mengidentifikasi perkembangan dan berbagai kendala dalam pelaksanaan program prioritas.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah OPD sesuai bidang tugas masing-masing.

Bappeda-Litbang memaparkan materi terkait kemiskinan ekstrem, Sembilan Program Berani, dan Tujuh Program Buol Hebat. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membahas penanganan stunting, sedangkan Dinas Kesehatan menyampaikan program Cek Kesehatan Gratis.

Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UKM memaparkan penguatan Koperasi Merah Putih dan UMKM. Plt. Kabag Administrasi Pembangunan menyampaikan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara Plt. Kepala Dinas Sosial membahas Program Sekolah Rakyat.

Adapun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memaparkan strategi penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan dan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyukseskan program pembangunan yang telah direncanakan.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Buol berharap sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten tidak berhenti sebatas kesepakatan di ruang rapat, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, serta pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Dengan demikian, berbagai program prioritas yang telah disusun diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan Kabupaten Buol pada 2027.

Reporter: Syafri Sakula, S.IP

BIRO BUOL – SULAWESI TENGAH

KRIMSUS86.COM

Pos terkait