PALEMBANG – KRIMSUS86.COM, Persidangan perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali mengungkap sejumlah fakta yang menjadi perhatian majelis hakim.
Dalam sidang kelima yang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (19/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri PALI menghadirkan enam orang saksi. Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pitriadi, SH, MH, tersebut mengungkap sejumlah keterangan mengenai proses mendapatkan pekerjaan proyek, dugaan pembagian pekerjaan, hingga transaksi uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Salah satu nama yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah Amir Mursan, anggota DPRD PALI. Selain itu, nama Muhammad Budi Hoiru, anggota DPRD PALI, dan Heru Pebrian juga turut menjadi sorotan melalui keterangan yang disampaikan di hadapan majelis hakim.
Perkara ini menjerat lima terdakwa, yakni Sephy Hendika, Ardi Ferdian, Arif Gunawan, Subela, dan Yusrizal. Tiga terdakwa pertama merupakan aparatur sipil negara (ASN), sedangkan dua lainnya berasal dari pihak swasta.
Enam saksi yang dihadirkan JPU terdiri dari Romy, Zulkarnain selaku bendahara pengeluaran, Heru Pebrian yang berprofesi sebagai wartawan, Muhammad Budi Hoiru, Amir Mursan, serta Zuliyardi Sopian, mantan anggota DPRD.
Salah satu keterangan yang menarik perhatian datang dari Romy, pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan pemasangan paving block melalui CV Nengkoda Jaya.
Di hadapan majelis hakim, Romy mengaku memperoleh pekerjaan tersebut melalui Yusrizal. Ia menyebut terdapat kesepakatan pembayaran sebesar 15 persen kepada Yusrizal agar mendapatkan pekerjaan proyek.
Romy juga menerangkan bahwa dokumen penawaran pekerjaan tidak disiapkan sendiri, melainkan dibuat oleh seseorang bernama Putra dari lingkungan dinas. Ia mengaku hanya dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, sedangkan administrasi dan dokumen penawaran ditangani pihak lain.
Dalam keterangannya, Romy menyebut nilai kontrak pekerjaan sekitar Rp199 juta. Ia juga mengakui pernah menyerahkan uang tunai sebesar Rp2 juta kepada Ardi setelah pekerjaan selesai.
Romy menyatakan mengetahui Ardi melalui Yusrizal. Ia juga mengungkapkan bahwa setelah pekerjaan diperiksa aparat penegak hukum dan muncul persoalan dugaan kerugian negara, dirinya sempat mengembalikan uang terkait pekerjaan tersebut.
Perhatian berikutnya tertuju kepada Muhammad Budi Hoiru. Anggota DPRD PALI tersebut diperiksa mengenai enam kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dan masuk ke Dinas Perkim.
Dalam persidangan, Budi mengakui mengetahui adanya enam kegiatan yang berkaitan dengan Pokir. Namun, ketika ditanya mengenai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menangani kegiatan tersebut, ia mengaku tidak mengetahuinya.
“Kurang tahu kalau kepala PPK-nya,” ujar Budi.
Ia juga membantah pernah menerima uang dari enam kegiatan tersebut.
“Tidak,” jawabnya saat ditanya mengenai penerimaan uang dari kegiatan dimaksud.
Budi bahkan menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan enam kegiatan tersebut.
“Terus terang saya sama sekali merasa kecewa terhadap enam kegiatan ini,” ungkapnya.
Ketika pemeriksaan berlanjut, hakim dan JPU mendalami komunikasi Budi dengan Ardi maupun pihak lainnya terkait pelaksanaan proyek.
Budi membantah pernah menghubungi Ardi untuk membahas pengondisian proyek. Ia juga membantah pernah menghubungi Sephy Hendika dan Ardi untuk membicarakan Pokir sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Namun, dalam dokumen pemeriksaan penyidik Kejari PALI, khususnya poin 16, terdapat keterangan mengenai komunikasi antara Budi dan Ardi. Sementara pada poin 18, tercantum keterangan bahwa Budi pernah menghubungi Heru Pebrian dan meminta agar mengecek pekerjaan di Dinas Perkim.
Perbedaan antara keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan pernyataan di persidangan tersebut kemudian menjadi salah satu materi pendalaman majelis hakim.
Nama Heru Pebrian juga menjadi perhatian dalam pemeriksaan saksi. Ia mengakui pernah diminta Muhammad Budi Hoiru untuk mengecek keberadaan pekerjaan proyek di Dinas Perkim PALI.
Heru menerangkan bahwa dirinya mendatangi kantor Dinas Perkim dan menemui Ardi guna memastikan keberadaan proyek tersebut.
Menurut keterangannya, Ardi membenarkan bahwa proyek tersebut memang ada. Setelah itu, Heru menawarkan pekerjaan kepada Yusrizal dan Yusrizal bersedia melaksanakannya.
Dalam pemeriksaan lebih lanjut, Heru mengungkapkan pernah menerima uang dari Yusrizal dengan total Rp75 juta. Transaksi tersebut disebut berlangsung dua kali, yakni Rp40 juta dan Rp35 juta. Namun, dalam bagian lain pemeriksaan muncul penyebutan pembagian Rp30 juta dan Rp45 juta.
Ketika majelis hakim mendalami tujuan pemberian uang tersebut, Heru beberapa kali menjawab lupa. Hakim kemudian menyoroti perbedaan keterangannya dengan BAP penyidik.
Setelah didalami mengenai asal-usul dan tujuan uang tersebut, Heru menyebut uang itu sebagai pinjaman atau utang.
“Saya utang,” demikian jawaban Heru di hadapan majelis hakim.
Penasihat hukum terdakwa kemudian menanggapi keterangan tersebut dengan menyatakan akan menagih dan meminta agar utang tersebut dibayarkan.
Hakim juga mendalami hubungan Heru dengan pekerjaan proyek yang disebut berasal dari Muhammad Budi Hoiru dan Amir Mursan.
Heru menerangkan pernah mendapatkan pekerjaan dari kedua anggota DPRD tersebut, kemudian pekerjaan itu diteruskan kepada Yusrizal untuk dilaksanakan.
Salah satu pekerjaan yang disebut berupa pemasangan paving block di Desa Prambatan, sementara pekerjaan lainnya berkaitan dengan kegiatan yang disebut berasal dari Pokir.
Pemeriksaan terhadap Amir Mursan menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam persidangan.
Ketika ditanya mengenai keterangan Heru Pebrian yang menyebut adanya pekerjaan yang berasal darinya, Amir Mursan membantah bahwa dua paket pekerjaan tersebut merupakan Pokir miliknya sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara.
Ia menerangkan bahwa dua kegiatan tersebut bukan Pokir miliknya, melainkan diperoleh dari seseorang yang disebutnya bernama Asgi.
Amir juga membantah menerima keuntungan dari pekerjaan tersebut.
“Saya tidak mendapatkan keuntungan,” tegasnya di hadapan majelis hakim.
Penasihat hukum terdakwa Subela turut mendalami hubungan Amir dengan enam proyek yang dikerjakan Subela. Dalam pemeriksaan tersebut, persoalan keterkaitan Amir dengan pekerjaan yang menjadi objek perkara kembali dipertanyakan.
Keterangan Amir dan Heru mengenai asal-usul pekerjaan menjadi bagian penting yang masih memerlukan pendalaman, terutama terkait proses penawaran, penunjukan pelaksana, serta hubungan antara pihak yang memberikan pekerjaan dan pihak yang melaksanakannya.
Saksi Zulkarnain selaku bendahara pengeluaran memberikan keterangan mengenai administrasi pembayaran sejumlah pekerjaan.
Ia menyebut beberapa kegiatan, antara lain pembangunan lingkungan Desa Prambatan, pembangunan drainase Raman Mulya, serta pekerjaan drainase di Tempirai dan wilayah Betung.
Zulkarnain mengaku mengetahui pekerjaan tersebut menggunakan CV Nengkoda. Namun, ia tidak mengetahui bahwa pekerjaan itu dikerjakan oleh Subela.
Menurut keterangannya, dokumen yang diserahkan Yusrizal merupakan berkas penagihan CV Nengkoda. Berkas tersebut kemudian diteruskan kepada PPK untuk mendapatkan tanda tangan sebelum proses pencairan dilanjutkan.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam satu kegiatan terdapat tiga kali pencairan.
Saat ditanya penasihat hukum terdakwa, Zulkarnain menerangkan bahwa dirinya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Apabila berkas dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan ke BPKAD. Namun, apabila belum lengkap, berkas dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki.
Saksi lainnya, Zuliyardi Sopian, mantan anggota DPRD PALI, menerangkan bahwa dirinya pernah mengusulkan kegiatan pembangunan jalan setapak di Desa Tempirai Induk dan Tempirai Selatan.
Ia mengaku pernah dihubungi Ardi terkait kegiatan tersebut dan menyatakan menyetujui pembahasan pekerjaan.
Namun, Zuliyardi membantah pernah menghubungi Yusrizal secara langsung. Ia menyebut komunikasi yang menghubungkan dirinya dengan Yusrizal dilakukan melalui seseorang bernama Saferi.
Dalam pemeriksaan, Zuliyardi juga mengakui pernah meminjam uang sebesar Rp20 juta. Ia menyebut masih terdapat sisa Rp5 juta yang telah dibayarnya sebesar Rp15 juta.
Di tengah pemeriksaan para saksi, terdakwa Ardi turut memberikan tanggapan. Ia menyatakan bahwa Budi pernah mengadakan rapat mengenai pekerjaan Pokir. Ardi juga membantah menerima uang sebagaimana keterangan yang disampaikan saksi Romy.
Perbedaan keterangan antara saksi, terdakwa, dan dokumen pemeriksaan penyidik menjadi perhatian majelis hakim.
Ketua Majelis Hakim Pitriadi berulang kali mengingatkan pentingnya konsistensi keterangan saksi, terutama ketika jawaban yang disampaikan di ruang sidang berbeda dengan keterangan dalam BAP penyidik.
Menjelang akhir persidangan, majelis hakim menegaskan tidak menutup kemungkinan sejumlah saksi yang telah diperiksa akan kembali dipanggil pada persidangan berikutnya.
Langkah tersebut diperlukan untuk mendalami berbagai keterangan yang dinilai belum terang, terutama apabila terdapat perbedaan antara keterangan dalam BAP penyidik dan pernyataan saksi di hadapan majelis hakim.
Hakim juga menyayangkan apabila saksi memberikan keterangan yang berubah-ubah, terlebih seluruh saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sebelum pemeriksaan dimulai.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap rangkaian peristiwa, hubungan antarpihak, mekanisme pelaksanaan proyek, serta aliran uang yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut.
Persidangan ini masih akan berlanjut. Keterangan para saksi merupakan bagian dari fakta yang terungkap di ruang sidang dan belum dapat dimaknai sebagai penetapan kesalahan terhadap pihak-pihak yang disebutkan.
Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing pihak sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim melalui putusan pengadilan.
Pewarta: Hendri Gradak
Redaksi KRIMSUS86.COM
Tegas, Lugas, Terpercaya.






