GEGEMA NTB TAGIH JANJI DINAS PENDIDIKAN LOMBOK TENGAH, DESAK KETERBUKAAN DATA ANGGARAN DAN PROGRAM

LOMBOK TENGAH, NTB | KRIMSUS86.COM – Gerakan Masyarakat Peduli Masyarakat NTB (GEGEMA NTB) kembali menyoroti komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah terkait janji keterbukaan informasi dan penyerahan data sejumlah program yang sebelumnya disampaikan setelah aksi damai pada 11 November 2026.

Hingga Senin (17/11/2026), Ketua GEGEMA NTB, Hery Humaidi, menilai janji tersebut belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini mendorong GEGEMA NTB untuk kembali menyampaikan sikap resmi dengan mengusung tuntutan: Menagih Janji, Menguji Komitmen, dan Menuntut Keterbukaan.

Berita Lainnya

Hery menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu realisasi komitmen yang disampaikan oleh Kepala Dinas terkait. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak boleh berhenti sebatas pernyataan atau janji dalam forum komunikasi, tetapi harus dibuktikan melalui dokumen dan data yang dapat diakses serta dipertanggungjawabkan.

“Kami menegaskan bahwa sampai hari ini kami masih menunggu realisasi dari janji tersebut. Kami tidak ingin komitmen yang disampaikan hanya menjadi jawaban sementara untuk meredam tuntutan masyarakat,” ujar Hery.

LIMA POIN UTAMA YANG MENJADI TUNTUTAN

Dalam pernyataan resminya, GEGEMA NTB menguraikan lima poin mendasar yang dinilai penting untuk segera mendapatkan penjelasan dan keterbukaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

Pertama, keterbukaan seluruh data program dinas.

GEGEMA NTB meminta agar seluruh program yang telah dilaksanakan, sedang berjalan, maupun belum direalisasikan dibuka secara transparan. Informasi tersebut meliputi alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, capaian program, serta rincian proyek revitalisasi yang telah berjalan.

Kedua, transparansi program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Organisasi tersebut mendesak keterbukaan terhadap seluruh program yang bersumber dari Pokok Pikiran DPRD, termasuk daftar kegiatan, besaran anggaran, lokasi pelaksanaan, mekanisme penentuan penerima manfaat, serta realisasi fisik dan keuangannya.

Ketiga, keterbukaan kegiatan dan event kebudayaan.

GEGEMA NTB meminta penjelasan menyeluruh mengenai kegiatan kebudayaan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pihak penyelenggara, hingga laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan.

Keempat, evaluasi dan akuntabilitas program.

GEGEMA NTB mendesak dilakukannya evaluasi secara menyeluruh untuk memastikan tidak terdapat kesenjangan antara perencanaan anggaran dengan realisasi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Kelima, realisasi komitmen keterbukaan informasi.

Janji Kepala Dinas terkait keterbukaan informasi diminta segera diwujudkan melalui dokumen dan data yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada publik.

TENGGAT WAKTU JADI UJIAN KOMITMEN

GEGEMA NTB menyebut penyerahan data sebelumnya ditargetkan pada Rabu, 18 November 2026. Organisasi tersebut berharap komitmen itu benar-benar direalisasikan sesuai waktu yang telah disampaikan.

Di sisi lain, GEGEMA NTB menyampaikan bahwa hingga pernyataan ini dibuat, pihaknya belum menerima tanggapan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, meskipun pihak media disebut telah beberapa kali mengirimkan permohonan hak jawab.

Hery menegaskan bahwa pihaknya tetap menghargai ruang komunikasi dan upaya penyelesaian melalui dialog. Namun, menurutnya, kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui tindakan nyata.

“Kami menghargai setiap ruang komunikasi. Namun perlu ditegaskan, kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui bukti dan tindakan nyata,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa langkah GEGEMA NTB bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan transparan dan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami tidak sedang mencari kesalahan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, setiap program memiliki manfaat, dan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tambah Hery.

SIAP TEMPUH LANGKAH LANJUTAN

GEGEMA NTB mengingatkan bahwa jabatan publik harus menjadi ruang pelayanan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, bukan tempat untuk menghindari kritik maupun tuntutan keterbukaan.

“Jangan jadikan jabatan sebagai ruang untuk menghindari kritik, dan jangan jadikan janji sebagai pengganti transparansi,” tegasnya.

Apabila hingga batas waktu yang ditentukan belum terdapat realisasi, GEGEMA NTB menyatakan akan kembali melayangkan surat resmi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.

GEGEMA NTB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut sampai seluruh data, dokumen, dan penjelasan terkait program serta penggunaan anggaran yang menjadi hak masyarakat disampaikan secara terbuka.

Bagi GEGEMA NTB, transparansi bukan sekadar tuntutan organisasi, melainkan bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

(HAMIDRI/RED)

Pos terkait