MIRIS! HONORARIUM DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN TAHUN AJARAN 2025–2026 DIDUGA BELUM DIBAYARKAN, TRANSPARANSI KAMPUS DIPERTANYAKAN

MATARAM | KRIMSUS86.COM – Persoalan pembayaran honorarium dosen DLB (Dosen Luar Biasa) atau dosen honorer di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) menjadi sorotan. Pasalnya, honorarium atas kegiatan mengajar selama Tahun Ajaran 2025–2026, baik semester ganjil maupun semester genap, disebut hingga kini belum direalisasikan.

Informasi tersebut memunculkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai komitmen pengelola perguruan tinggi dalam memenuhi hak tenaga pendidik yang telah menjalankan kewajiban akademiknya.

Berita Lainnya

Para dosen yang telah melaksanakan tugas mengajar tentu berhak memperoleh kepastian atas honorarium sesuai ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. Sebab, kewajiban akademik yang telah ditunaikan semestinya diimbangi dengan pemenuhan hak secara profesional dan bertanggung jawab.

Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi keuangan kampus, tetapi juga menyangkut tata kelola institusi, transparansi, serta penghargaan terhadap kontribusi tenaga pendidik.

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang semestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab kelembagaan.

Sangat disayangkan apabila tenaga pengajar tetap dituntut menjalankan kewajiban akademik, sementara hak atas honorarium dari pekerjaan yang telah dilaksanakan belum memperoleh kepastian.

Apabila informasi mengenai keterlambatan pembayaran tersebut benar, pihak pengelola Fakultas Hukum, yayasan, maupun Rektorat Universitas Nahdlatul Wathan perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya.

Keterlambatan pembayaran honorarium juga perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di kalangan tenaga pendidik.

Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pihak Universitas Nahdlatul Wathan, khususnya Rektor dan pimpinan Fakultas Hukum, terkait beberapa hal mendasar, di antaranya penyebab belum terealisasinya pembayaran honorarium, status administrasi keuangan, serta kepastian waktu penyelesaian hak para dosen.

Transparansi menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan tenaga pendidik terhadap institusi tempat mereka mengabdikan diri.

Pihak universitas juga diharapkan tidak mengabaikan keluhan yang berkembang dan segera memberikan solusi yang jelas serta dapat

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Rektorat maupun pengelola Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan mengenai penyebab dan kepastian pembayaran honorarium dosen untuk Tahun Ajaran 2025–2026 tersebut.

Redaksi akan terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk Rektor, pimpinan Fakultas Hukum, serta pengelola yayasan, guna memperoleh klarifikasi dan menyajikan pemberitaan secara berimbang.

Persoalan hak tenaga pendidik tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Mereka telah menjalankan tanggung jawab mencerdaskan generasi bangsa, sehingga kepastian pemenuhan hak atas pekerjaan yang telah dilaksanakan patut menjadi perhatian serius.

Jangan sampai pengabdian tenaga pendidik hanya dituntut, sementara hak mereka justru tidak mendapatkan kepastian.

(HAMIDRI//RED)

Pos terkait