INDRAMAYU | KRIMSUS86.COM Proses penerimaan tenaga kerja di PT Mingda International Footwear (MD Footwear), yang berlokasi di kawasan industri Losarang, Kabupaten Indramayu, menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya praktik penghimpunan uang terhadap sejumlah calon pekerja yang diduga melibatkan oknum tertentu.
Persoalan tersebut mendapat perhatian Divisi Hukum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Kabupaten Indramayu. Niko, S.H., selaku perwakilan Divisi Hukum IWOI, menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan seseorang berinisial B yang disebut bekerja sama dengan warga Kecamatan Kandanghaur berinisial Y.
Berdasarkan informasi yang diterima, Y diduga menerima sejumlah calon tenaga kerja yang berminat bekerja di PT Mingda International Footwear. Uang yang diduga dihimpun dari para calon pekerja tersebut disinyalir disetorkan kepada B.
Atas informasi tersebut, Divisi Hukum IWOI mempertanyakan legalitas pihak-pihak yang diduga melakukan penyaluran tenaga kerja, sekaligus meminta kejelasan mengenai mekanisme penerimaan karyawan yang berlaku di perusahaan.
“Kami mempertanyakan secara hukum, apabila ada pihak yang melakukan penyaluran tenaga kerja, apakah sudah memiliki legalitas atau memenuhi ketentuan yang berlaku. Kami juga ingin mengetahui bagaimana mekanisme perekrutan yang sebenarnya di perusahaan,” ujar Niko, Selasa (17/11/2026).
Niko menegaskan, pihaknya berharap manajemen PT Mingda International Footwear dapat bersikap terbuka dan kooperatif dalam memberikan penjelasan. Hal tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para pencari kerja di Kabupaten Indramayu.
Menanggapi informasi tersebut, Humas PT Mingda International Footwear, Agus, menjelaskan bahwa persoalan orang-orang yang mengatasnamakan HRD perusahaan bukan kali pertama terjadi.
Menurutnya, sebelumnya perusahaan juga beberapa kali menerima informasi mengenai pihak-pihak yang mengaku memiliki kewenangan dalam proses penerimaan tenaga kerja.
“Isu seperti ini sebenarnya bukan sekarang saja terjadi. Sebelumnya juga sering ada orang yang mengatasnamakan HRD. Kami tidak bisa sepenuhnya memonitor aktivitas mereka,” jelas Agus.
Agus menyampaikan bahwa sebelumnya informasi lowongan kerja perusahaan pernah dipublikasikan melalui media sosial. Namun, saat ini mekanisme penerimaan tenaga kerja diarahkan melalui aplikasi Nyarigawe.
Ia menegaskan bahwa perusahaan tetap menjalankan proses perekrutan melalui jalur resmi yang telah ditentukan. Tenaga kerja lokal, kata dia, juga menjadi salah satu prioritas perusahaan dalam proses penerimaan karyawan.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa untuk saat ini PT Mingda International Footwear belum membuka perekrutan tenaga kerja dalam skala besar.
Terkait dugaan keterlibatan oknum berinisial B, Agus membenarkan bahwa yang bersangkutan merupakan karyawan PT Mingda International Footwear. Namun, ia menjelaskan bahwa B memiliki posisi sebagai line leader, bukan sebagaimana kewenangan resmi dalam proses perekrutan yang disampaikan melalui mekanisme perusahaan.
Agus menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan penyimpangan atau praktik yang merugikan calon tenaga kerja, persoalan tersebut harus didukung bukti dan dilaporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Kalau bicara oknum, itu di luar ranah kami. Kalau memang benar ada dan memiliki bukti, silakan dilaporkan. Sikap perusahaan jelas, kami tetap menjalankan mekanisme perekrutan melalui aplikasi Nyarigawe,” kata Agus.
Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat, khususnya para pencari kerja di Kabupaten Indramayu, diimbau agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan meminta sejumlah uang atau mengatasnamakan HRD perusahaan.
Calon tenaga kerja diharapkan memastikan setiap informasi lowongan melalui saluran resmi perusahaan dan aplikasi Nyarigawe sebagaimana dijelaskan pihak humas PT Mingda International Footwear.
Sementara itu, dugaan penghimpunan uang dalam proses rekrutmen tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut. Semua pihak yang disebutkan tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat bukti dan proses hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan.
Transparansi perusahaan serta kejelasan mekanisme perekrutan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan mencegah munculnya praktik-praktik yang berpotensi merugikan para pencari kerja.
Sumber: Divisi Hukum IWOI dan Ketua DPD IWOI Kabupaten Indramayu.
WARDONO HS., S.E.
KORWIL JAWA BARAT
KRIMSUS86.COM
Tegas, Lugas, Terpercaya.






