DUGAAN PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI BERUJUNG KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DI TASIKMALAYA, RESPONS POLSEK DAN POLRES JADI SOROTAN

TASIKMALAYA, KRIMSUS86.COM – Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kampung Agro, Taman Cikarang Indah, Desa Cipatujah, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi perhatian publik setelah sejumlah awak media mengaku mengalami intimidasi hingga kekerasan fisik saat menjalankan tugas jurnalistik pada Kamis (12/11/2026).

Peristiwa tersebut tidak hanya memunculkan dugaan persoalan penyalahgunaan BBM bersubsidi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap insan pers serta respons aparat penegak hukum dalam menangani situasi yang dilaporkan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Berita Lainnya

Berdasarkan keterangan tim awak media, kejadian bermula ketika sejumlah jurnalis mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk melakukan konfirmasi dan mengumpulkan informasi jurnalistik.

Namun, situasi di lokasi disebut berubah tegang setelah beberapa orang mendatangi dan diduga melakukan provokasi terhadap para jurnalis.

Bahkan, salah seorang wartawan mengaku mengalami kekerasan fisik berupa dorongan hingga terjatuh ke tanah dan tendangan.

Insiden tersebut memunculkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai jaminan keamanan bagi wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.

Sebelum situasi semakin memanas, tim awak media mengaku telah berupaya meminta pendampingan kepada pihak kepolisian melalui Polsek setempat.

Namun, berdasarkan keterangan tim media, respons petugas piket dinilai tidak sesuai dengan harapan. Mereka mengaku tidak memperoleh pendampingan sebagaimana yang diminta dan justru diarahkan untuk melakukan investigasi sendiri.

Tim kemudian menghubungi layanan darurat kepolisian Call Center 110 dengan harapan petugas segera mendatangi lokasi guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya keributan.

Akan tetapi, menurut keterangan awak media, petugas kepolisian baru tiba sekitar dua jam kemudian, setelah salah seorang jurnalis diduga mengalami kekerasan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu poin yang dipertanyakan oleh tim media. Mereka berharap pimpinan kepolisian melakukan evaluasi terhadap mekanisme penerimaan laporan dan kecepatan respons petugas di lapangan.

Persoalan berlanjut ketika sejumlah awak media mendatangi Polres Tasikmalaya untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan ancaman dan kekerasan yang mereka alami.

Namun, tim media mengaku kecewa terhadap respons petugas piket Pamapta yang disebut tertawa ketika menerima pengaduan tersebut.

Apabila keterangan itu benar, peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi internal, mengingat pelayanan kepolisian kepada masyarakat semestinya mengedepankan profesionalitas, empati, dan sikap responsif terhadap setiap pengaduan.

Para jurnalis berharap laporan yang disampaikan dapat diterima dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan yang jelas, tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang mengadu maupun pihak yang dilaporkan.

Persoalan semakin berkembang setelah pihak Polsek Cipatujah disebut telah mengamankan seorang terduga pelaku usaha beserta barang bukti BBM jenis Pertalite ke kantor Polsek.

Namun, menurut keterangan tim media, situasi kembali memanas ketika sejumlah orang yang diduga merupakan pendukung pihak terlapor mendatangi kantor Polsek.

Dalam perkembangan selanjutnya, awak media mengaku mendapat informasi bahwa penanganan perkara akan dilimpahkan ke Polres Tasikmalaya.

Tim media kemudian diminta berangkat lebih dahulu menuju Polres, dengan informasi bahwa petugas Polsek akan menyusul bersama terduga pelaku dan barang bukti.

Akan tetapi, setelah tim media tiba di Polres Tasikmalaya, petugas yang disebut akan menyusul tersebut dikabarkan tidak kunjung datang.

Situasi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai kepastian proses pelimpahan perkara, keberadaan terduga pelaku, serta status barang bukti BBM yang sebelumnya disebut telah diamankan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi mengenai kronologi pengamanan, administrasi pelimpahan perkara, maupun keberadaan barang bukti tersebut.

Oleh sebab itu, klarifikasi dari Polsek Cipatujah dan Polres Tasikmalaya diperlukan agar tidak berkembang berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Merasa dirugikan dan menilai belum mendapatkan pelayanan sebagaimana yang diharapkan, tim awak media menyatakan berencana membawa persoalan tersebut ke jalur pengawasan internal kepolisian.

Rencana pengaduan itu mencakup dugaan ketidakprofesionalan pelayanan, dugaan kelalaian dalam merespons permintaan bantuan, serta dugaan pelanggaran kode etik apabila ditemukan tindakan anggota yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pengaduan rencananya akan disampaikan kepada Seksi Propam dan Paminal Polres Tasikmalaya.

Apabila tidak mendapatkan penanganan yang transparan dan objektif, tim media menyatakan akan meneruskan pengaduan kepada Bidpropam Polda Jawa Barat hingga Divisi Propam Mabes Polri.

Mereka juga meminta agar seluruh anggota yang bertugas saat peristiwa tersebut berlangsung diperiksa sesuai prosedur dan kewenangan masing-masing.

Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3), menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur ketentuan pidana bagi pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum untuk menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Dengan demikian, dugaan intimidasi maupun kekerasan terhadap jurnalis perlu ditangani secara serius berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, pelaksanaan tugas jurnalistik tetap harus mengedepankan profesionalitas, etika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Redaksi KRIMSUS86.COM menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan tim awak media yang berada di lokasi kejadian. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Redaksi meminta Kapolres Tasikmalaya dan Kapolsek Cipatujah memberikan penjelasan resmi mengenai:

1. Kronologi permintaan pendampingan oleh awak media sebelum kejadian.

2. Waktu penerimaan laporan melalui layanan Call Center 110 dan waktu kedatangan petugas.

3. Dugaan kekerasan terhadap jurnalis di lokasi kejadian.

4. Proses pengamanan terduga pelaku usaha dan barang bukti BBM.

5. Kepastian serta administrasi pelimpahan penanganan perkara ke Polres Tasikmalaya.

6. Tindak lanjut atas pengaduan awak media terkait dugaan sikap tidak profesional oknum petugas.

Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya kepada Polres Tasikmalaya, Polsek Cipatujah, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Publik berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan persoalan ini. Penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun dugaan kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai hukum.

Wardono – Koordinator Wilayah Jawa Barat (Korwil Jabar)

Pos terkait