MUSI BANYUASIN | KRIMSUS86.COM – Praktik penyulingan minyak ilegal (_illegal refinery_) kembali mencoreng wajah penegakan hukum di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan. Dua lokasi penyulingan minyak ilegal dilaporkan terbakar di kawasan Pal 6, Kecamatan Babat Toman, Selasa malam (10/11/2026).
Peristiwa ini bukan sekadar persoalan kebakaran. Insiden tersebut menjadi alarm keras sekaligus ujian serius bagi aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak aktivitas pengolahan minyak tanpa izin yang berulang kali menjadi sorotan publik.
Dua lokasi terbakar. Api kembali menyala. Namun, pertanyaan mendasar justru belum terjawab: siapa pemiliknya, siapa yang mengelolanya, dan bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung?
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, kobaran api melahap dua tempat penyulingan minyak di kawasan Pal 6, Babat Toman.
“Ada dua tempat masakan (penyulingan) yang terbakar di Pal 6 Babat Toman semalam,” ungkap sumber tersebut saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran, kronologi kejadian, identitas pemilik lokasi, kemungkinan korban jiwa, maupun total kerugian material.
Ketiadaan keterangan tersebut membuat publik menunggu langkah konkret kepolisian untuk mengungkap peristiwa ini secara menyeluruh.
Aktivitas penyulingan minyak tanpa izin bukan persoalan sepele. Selain berpotensi melanggar ketentuan hukum, kegiatan tersebut menyimpan ancaman serius berupa kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan, serta risiko keselamatan masyarakat sekitar.
Karena itu, penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan pendataan kerugian.
Aparat harus menelusuri siapa pemilik tempat, siapa pengelola kegiatan, dari mana bahan baku diperoleh, bagaimana rantai distribusinya, serta siapa saja yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai hukum baru terlihat ketika api sudah membesar, sementara pencegahan dan pengawasan justru dipertanyakan.
Insiden dua lokasi penyulingan minyak ilegal yang terbakar ini layak mendapat perhatian serius Kapolda Sumatera Selatan.
Evaluasi terhadap pengawasan dan penanganan aktivitas penyulingan minyak ilegal di wilayah hukum Babat Toman perlu dilakukan secara objektif dan menyeluruh.
Apabila pemeriksaan menemukan kelalaian, pelanggaran disiplin, atau keterlibatan oknum dalam aktivitas ilegal, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Evaluasi terhadap Kapolsek dan jajaran Reskrim Polsek Babat Toman juga patut dilakukan apabila ditemukan bukti kegagalan menjalankan tugas maupun pelanggaran integritas.
Namun, evaluasi dan penindakan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukan asumsi ataupun tuduhan.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dipertaruhkan melalui keberanian mengungkap fakta, termasuk apabila fakta tersebut menyentuh pihak-pihak yang memiliki pengaruh.
Saat dikonfirmasi awak media KRIMSUS86.COM melalui pesan WhatsApp terkait peristiwa kebakaran dua lokasi penyulingan minyak ilegal tersebut, Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Adik Listiyono, S.I.K., M.H.,memberikan respons.
“Terima kasih informasinya, segera kami tindak lanjuti,” demikian respons Kapolres Muba.
Pernyataan tersebut menjadi langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, masyarakat tentu menantikan tindak lanjut nyata berupa penyelidikan, pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, serta penegakan hukum yang transparan.
Publik tidak cukup hanya menerima jawaban bahwa informasi akan ditindaklanjuti. Hasil penanganan perkara juga harus menjadi perhatian.
Dua lokasi penyulingan minyak ilegal yang terbakar di Pal 6 Babat Toman kini menjadi ujian bagi keseriusan aparat dalam menjaga supremasi hukum di Kabupaten Musi Banyuasin.
Jangan sampai persoalan illegal refinery hanya ramai ketika kebakaran terjadi, kemudian kembali tenggelam tanpa pengungkapan yang jelas.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penyelidikan. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan. Dan masyarakat berhak melihat hukum ditegakkan secara adil.
Siapa pemiliknya? Siapa yang bertanggung jawab? Apa hasil penyelidikannya?
Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan fakta dan tindakan, bukan sekadar janji.
Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal maupun siapa pun yang terbukti melindunginya.
KRIMSUS86.COM – Mengawal transparansi, menguji integritas, dan menyuarakan kepentingan publik.
(Enismiyana//red)
