BANDAR LAMPUNG, KRIMSUS86.COM — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung menyampaikan harapan terhadap Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang disebut resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Lampung, Munir Abdul Haris, menilai salah satu tugas penting Menteri Keuangan adalah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia usaha.
Menurut Munir, evaluasi terhadap berbagai program pemerintah perlu dilakukan secara berkala, khususnya terhadap program yang dinilai belum memberikan hasil optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga disiplin anggaran sekaligus memastikan keberlanjutan fiskal negara.
“Fokus utamanya pada efisiensi dan optimalisasi APBN, memastikan setiap rupiah belanja negara menghasilkan output maksimal yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Program pemerintah yang dinilai kurang efisien perlu segera dibenahi untuk menjaga disiplin anggaran serta kesinambungan fiskal di tengah dinamika global,” ujar Munir Abdul Haris, Senin (14/9/2026).
Kadin Lampung juga menyoroti pentingnya kepastian arah kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas perekonomian. Kepastian kebijakan dinilai dapat memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan investor, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat.
Munir mengatakan stabilitas kebijakan fiskal perlu berjalan beriringan dengan upaya mendorong pertumbuhan sektor riil. Karena itu, sinergi antara Kementerian Keuangan dan otoritas ekonomi lainnya, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kebijakan fiskal tidak cukup hanya berorientasi pada pengendalian anggaran semata. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan sektor riil dan daya beli masyarakat melalui keseimbangan antara penerimaan pajak serta perlindungan perekonomian rakyat,” lanjut Munir.
Bagi dunia usaha di Provinsi Lampung, lanjutnya, kebijakan fiskal yang efisien, transparan, konsisten, dan memberikan kepastian sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan investor serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
Kadin Lampung berharap kebijakan Menteri Keuangan ke depan mampu menciptakan keseimbangan antara disiplin fiskal, efektivitas belanja negara, peningkatan investasi, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Dengan pengelolaan APBN yang lebih optimal dan berorientasi pada hasil, anggaran negara diharapkan tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat serta sektor usaha.
(M. Dahlan//Red)
