MUSI BANYUASIN, SUMATERA SELATAN — KRIMSUS86.COM — 13 September 2026 — Dugaan pencemaran Sungai Jirak di Dusun IV, Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, kini memasuki tahapan penting. Sampel air telah diambil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, sementara masyarakat masih menunggu hasil pengujian untuk mengetahui kondisi kualitas air secara objektif dan ilmiah.
Pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting dalam memastikan apakah terdapat parameter kualitas air yang melampaui baku mutu lingkungan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dugaan pencemaran tersebut sebelumnya dikaitkan oleh masyarakat dengan aktivitas operasional PT Pertamina EP Pendopo Field di wilayah sekitar. Namun, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum terdapat hasil pemeriksaan laboratorium, kajian teknis, penelusuran sumber pencemar, serta verifikasi dari instansi yang berwenang.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan bahwa pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu.
“Hasil labnya baru keluar 14 hari kerja,” ungkap Muslimin, A.Md., S.E., dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
Dengan demikian, proses penanganan persoalan Sungai Jirak saat ini masih berada dalam tahap pengumpulan dan pembuktian data ilmiah.
HASIL LABORATORIUM HARUS DISAMPAIKAN SECARA TRANSPARAN
Masyarakat Desa Jirak berharap hasil pemeriksaan laboratorium nantinya dapat disampaikan secara transparan kepada publik.
Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas air masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, informasi tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar tidak berkembang spekulasi maupun tudingan tanpa dasar.
Sebaliknya, apabila ditemukan parameter yang melampaui baku mutu, diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan sumber pencemar, tingkat dampak, serta pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.
Dengan demikian, hasil laboratorium bukan merupakan akhir dari proses, melainkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan berikutnya sesuai kewenangan masing-masing instansi.
WARGA BERHARAP PENANGANAN TIDAK BERHENTI PADA ADMINISTRASI
Warga berharap apabila nantinya pencemaran terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi teknis, pemerintah tidak berhenti pada penyampaian hasil laboratorium atau rapat koordinasi semata.
Masyarakat menginginkan adanya penelusuran menyeluruh terhadap sumber pencemar, pemeriksaan terhadap dampak lingkungan, serta langkah pemulihan apabila memang ditemukan kerusakan atau pencemaran.
Apabila dalam proses tersebut ditemukan dugaan pelanggaran hukum, masyarakat juga berharap aparat penegak hukum dapat melakukan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, setiap pihak tetap harus ditempatkan berdasarkan bukti dan proses hukum yang sah. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau tudingan.
PAYUNG HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
Hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sementara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur antara lain melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
Dalam UU PPLH terdapat ketentuan mengenai penegakan hukum administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup, dengan penerapan yang harus didasarkan pada fakta, bukti, kewenangan, serta terpenuhinya unsur hukum.
Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH, misalnya, mengatur ketentuan pidana terkait perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, masing-masing dalam konteks kesengajaan dan kelalaian, dengan unsur-unsur yang tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Karena itu, prinsip yang harus dikedepankan adalah tidak ada pihak yang boleh dinyatakan bersalah sebelum terdapat pembuktian yang sah.
Namun apabila hasil pemeriksaan ilmiah, investigasi teknis, dan proses hukum kemudian membuktikan adanya pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa pandang bulu.
EMPAT BELAS HARI KERJA MENJADI PENANTIAN PUBLIK
Kini perhatian masyarakat Desa Jirak tertuju pada hasil pemeriksaan laboratorium yang diperkirakan membutuhkan waktu 14 hari kerja.
Hasil tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi kualitas air Sungai Jirak sekaligus menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.
Publik membutuhkan kepastian berdasarkan data, bukan spekulasi.
Jika hasilnya memenuhi baku mutu, masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka.
Jika ditemukan pencemaran, sumbernya harus ditelusuri secara profesional.
Dan apabila kemudian ditemukan unsur pelanggaran hukum serta pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti yang sah, maka proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sungai Jirak kini menunggu jawaban ilmiah. Setelah hasil laboratorium diperoleh, masyarakat juga menunggu langkah nyata pemerintah dan instansi terkait dalam memastikan lingkungan tetap terlindungi serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap terjamin.
(Enismiyana//red)
