SEKAYU, MUSI BANYUASIN — KRIMSUS86.COM — Perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyeret Nurdin bin Karibun dan Sabrina memasuki tahapan penting di Pengadilan Negeri Sekayu. Agenda persidangan pada Rabu, 9 September 2026, di antaranya pemeriksaan sejumlah saksi untuk menguji fakta dan alat bukti dalam perkara tersebut.
Salah satu saksi yang dipanggil adalah perempuan berinisial SAF, yang disebut berasal dari Bandung, Jawa Barat, dan saat ini berdomisili di wilayah Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin.
Pemanggilan tersebut tercantum dalam surat Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor B-1945/L.6.16/Eku.2/09/2026 tertanggal 1 September 2026. Surat tersebut memuat permintaan bantuan pemanggilan lima orang saksi, yakni SAF, Halimah, S.H., Lidia Feronika Randi Satia, DN, dan NDF.
Agenda persidangan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.
SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN
Dalam persidangan, SAF disebut mengikuti agenda pemeriksaan melalui sambungan Zoom dengan pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DPPPA Kabupaten Musi Banyuasin serta pihak terkait.
Sementara itu, Halimah, S.H. turut hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi. Pendampingan terhadap proses pemeriksaan juga disebut melibatkan LPSK dan pekerja sosial dari Jawa Barat.
Kehadiran lembaga pendamping tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan hak dan perlindungan saksi maupun pihak yang membutuhkan pendampingan selama proses hukum berlangsung.
RUANG SIDANG MENJADI ARENA PEMBUKTIAN
Perkara dugaan TPPO tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemberitaan, potongan informasi, percakapan media sosial, maupun opini yang berkembang di masyarakat.
Seluruh dugaan harus diuji melalui mekanisme pembuktian di persidangan.
Keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan para pihak, serta alat bukti lain yang sah akan dinilai sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.
Apabila dalam proses persidangan terbukti seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan terpenuhi, maka proses hukum harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, terhadap para terdakwa, asas praduga tak bersalah tetap wajib dihormati hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN HARUS DIUTAMAKAN
Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan TPPO, aspek perlindungan saksi dan korban menjadi perhatian penting.
Keselamatan, pendampingan, perlindungan identitas, serta pemenuhan hak-hak korban dan saksi harus menjadi bagian dari proses penegakan hukum.
Penanganan perkara juga diharapkan tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap pihak yang memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum maupun pengadilan.
Aparat penegak hukum dituntut menjalankan proses secara profesional dan objektif. Jaksa berkewajiban membuktikan dakwaan berdasarkan alat bukti yang sah, sementara saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui, dilihat, didengar, atau dialaminya sesuai ketentuan hukum.
PUBLIK MENUNGGU KEPASTIAN FAKTA
Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan tindak pidana serius. Namun, proses hukum tetap harus ditempatkan dalam koridor pembuktian dan hukum acara yang berlaku.
Publik berhak mengetahui perkembangan perkara, tetapi seluruh pihak juga berkewajiban menghormati proses persidangan dan tidak mendahului putusan pengadilan.
Jika fakta persidangan membuktikan adanya tindak pidana perdagangan orang, maka pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.
Sebaliknya, apabila terdapat pihak yang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka haknya juga wajib dihormati.
Bukan opini yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Bukan pula kegaduhan publik yang menjadi dasar putusan. Penentunya adalah fakta, alat bukti yang sah, dan pertimbangan majelis hakim dalam persidangan.
Persidangan perkara dugaan TPPO tersebut selanjutnya diharapkan dapat mengungkap rangkaian peristiwa secara terang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, sekaligus memastikan perlindungan terhadap saksi maupun korban.
SAF harus mendapatkan perlindungan. Para saksi harus didengar. Bukti harus diuji. Fakta harus dibuka di ruang persidangan. Dan hukum harus ditegakkan secara profesional, objektif, serta tanpa pandang bulu.
(Enismiyana//red)
