KUTACANE, KRIMSUS86.COM – Kabupaten Aceh Tenggara dinilai membutuhkan lebih banyak program pembangunan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, irigasi, pengelolaan sumber daya air, serta mitigasi bencana dari kawasan hulu hingga hilir.
Pandangan tersebut disampaikan sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati pembangunan di Aceh Tenggara yang menilai daerah tersebut memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan.
Mereka mengapresiasi berbagai program pemerintah pusat yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan serta memperkuat infrastruktur pertanian di daerah.
P3-TGAI Dinilai Memberikan Manfaat Langsung
Salah satu program yang dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dilaksanakan di sejumlah desa di Kabupaten Aceh Tenggara.
Menurut tokoh masyarakat, keberadaan dan perbaikan jaringan irigasi menjadi kebutuhan penting bagi petani, mengingat persoalan ketersediaan dan distribusi air masih menjadi salah satu kendala dalam kegiatan pertanian di sejumlah wilayah.
Salah seorang tokoh masyarakat, ABD. Raja, mengatakan program pembangunan saluran irigasi perlu mendapat dukungan selama pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok tani.
“Program seperti pembangunan saluran irigasi sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok tani. Kita harus mendukung setiap program yang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada petani,” ujar ABD. Raja di Kutacane, 25 Agustus 2026.
Ia menambahkan, berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung sektor pertanian perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran, transparan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di Aceh harus menjadi momentum untuk memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu wilayah penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” katanya.
Pengawasan Harus Sesuai Aturan dan Mekanisme
Para tokoh masyarakat juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
Namun, mereka mengingatkan agar kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan data, aturan serta mekanisme yang berlaku.
“Kita tidak anti-kritik dan tidak anti-pengawasan. Justru pengawasan sangat penting. Tetapi semuanya harus sesuai mekanisme. Kalau memang ditemukan dugaan penyimpangan, silakan laporkan kepada aparat atau lembaga yang berwenang agar diperiksa secara profesional,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti adanya informasi dan laporan dari sejumlah pihak terkait aktivitas pemeriksaan lapangan secara informal terhadap pekerjaan yang dilaksanakan kelompok tani.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi atau rencana anggaran, persoalan tersebut sebaiknya disampaikan melalui mekanisme pengawasan dan pelaporan kepada instansi atau aparat yang memiliki kewenangan.
“Jangan sampai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan kelompok tani justru terganggu akibat praktik pengawasan yang tidak memiliki dasar kewenangan,” ujarnya.
Jangan Bangun Citra Negatif Terhadap Daerah
Aceh Tenggara, menurut sejumlah tokoh masyarakat, membutuhkan dukungan investasi dan berbagai program pembangunan, baik dari pemerintah pusat maupun pihak lain yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menciptakan iklim pembangunan yang sehat, kondusif dan terbuka terhadap pengawasan yang objektif.
Masyarakat juga diimbau untuk melakukan verifikasi terhadap berbagai informasi yang beredar, terutama melalui media sosial, serta tidak mudah mempercayai informasi yang sumber dan kebenarannya belum jelas.
“Kalau ada dugaan korupsi, pungutan, pemerasan atau penyimpangan, laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan hanya menyebarkan tuduhan di media sosial. Daerah ini harus dibangun dengan keberanian mengungkap fakta sekaligus keberanian menjaga program yang memang benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” katanya.
Dorong Program Besar Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Sungai
Di sisi lain, sejumlah tokoh dan pemerhati pembangunan menyebut adanya gagasan serta upaya untuk mendorong masuknya program pembangunan strategis berskala besar ke Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya di bidang mitigasi bencana dan pengelolaan sungai.
Salah satu gagasan yang disebut sedang diperjuangkan adalah program mitigasi bencana dari kawasan hulu hingga hilir, termasuk kajian mengenai penanganan serta penataan alur Kali Alas dan Kali Bulan.
Berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan tokoh dan pemerhati pembangunan, nilai investasi program tersebut disebut berpotensi mencapai lebih dari Rp2 triliun. Namun, rencana tersebut masih memerlukan kajian, proses perencanaan, serta penetapan resmi dari pihak dan instansi yang berwenang.
Apabila terealisasi sesuai ketentuan dan perencanaan yang berlaku, program tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak besar terhadap perlindungan masyarakat dari risiko bencana, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, serta pertumbuhan perekonomian daerah.
“Kita harus menyambut setiap peluang pembangunan yang datang ke Aceh Tenggara. Jangan sampai program belum berjalan sudah dihantam isu negatif. Kalau ada persoalan, mari kita periksa bersama berdasarkan data dan aturan,” ujar sejumlah tokoh dalam kesempatan tersebut.
Semua Pihak Diajak Mengawal Pembangunan
Salah seorang aktivis pemerhati pembangunan mengajak seluruh pihak, mulai dari anggota DPR RI, pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor, tokoh masyarakat, kepala desa, kelompok tani, media hingga organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal setiap program pembangunan yang masuk ke Aceh Tenggara.
Menurutnya, pengawalan bersama diperlukan agar pembangunan dapat berjalan transparan, tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Semakin banyak program strategis yang berhasil dibawa ke Aceh Tenggara, semakin besar pula peluang terbukanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Masyarakat berharap pembangunan di Aceh Tenggara ke depan tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, pengurangan risiko bencana serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: TOMI PASLA
Kaporwil KRIMSUS86.COM Aceh Tenggara
