HALMAHERA SELATAN | Krimsus86.com – Komite Pemuda Penyelamat Rakyat (KP2R) Kabupaten Halmahera Selatan mendorong seluruh pihak terkait agar proses distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada masyarakat penerima manfaat mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul hasil pemantauan KP2R yang masih menemukan adanya pengangkutan BBM bersubsidi menggunakan kendaraan bak terbuka (pikap) pada jalur distribusi dari Kecamatan Bacan Timur menuju Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan.
Ketua DPC GPM Halmahera Selatan yang juga tergabung dalam KP2R, Harmain Rusli, SH, menilai pola pengangkutan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena BBM merupakan bahan yang mudah terbakar dan memiliki risiko tinggi apabila diangkut tanpa sarana yang memenuhi standar keselamatan.
“Berdasarkan hasil pemantauan kami, masih ditemukan pengangkutan BBM menggunakan mobil pikap. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama dan dilakukan penertiban demi menjamin keselamatan masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Harmain.
Atas temuan tersebut, KP2R meminta Polres Halmahera Selatan bersama instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi, termasuk melakukan penertiban apabila ditemukan pengangkutan yang tidak memenuhi standar keselamatan maupun ketentuan yang berlaku.
Selain itu, KP2R juga mendorong pemerintah, Pertamina, serta BPH Migas agar distribusi BBM bersubsidi dalam jumlah besar dilakukan menggunakan mobil tangki yang memang dirancang khusus untuk mengangkut bahan bakar.
Menurut Harmain, penggunaan mobil tangki dinilai lebih aman, mampu meminimalkan risiko kecelakaan maupun kebakaran, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar berjalan tertib dan tepat sasaran.
“Penggunaan mobil tangki akan memberikan jaminan keamanan yang lebih baik serta mendukung distribusi BBM bersubsidi yang tertib, tepat sasaran, dan lebih mudah diawasi,” tegasnya.
KP2R berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap proses distribusi BBM bersubsidi sehingga penyalurannya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
KP2R juga menegaskan bahwa dorongan tersebut bukan untuk menghambat penyaluran BBM kepada masyarakat, melainkan sebagai upaya meningkatkan standar keselamatan distribusi, memperkuat sistem pengawasan, serta mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Halmahera Selatan.
(HR/Red)
