HALMAHERA SELATAN | Krimsus86.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., meminta Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba agar tidak hanya memandang persoalan dugaan penyimpangan anggaran beasiswa mahasiswa dari aspek penegakan hukum semata, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak mahasiswa yang tercatat sebagai penerima beasiswa.
Pernyataan tersebut disampaikan Harmain Rusli, yang juga merupakan alumni STIA Alkhaeraat Labuha Angkatan 2025, pada Selasa (14/7/2026). Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak pendidikan mahasiswa tetap terpenuhi di tengah proses penanganan dugaan persoalan anggaran beasiswa.
“Kami meminta Bupati Halmahera Selatan tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga memastikan hak-hak mahasiswa dan alumni yang telah terdaftar sebagai penerima beasiswa dapat dipenuhi,” ujar Harmain.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, sejak tahun anggaran 2024 hingga 2025 para mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima beasiswa belum menerima pencairan dana sebagaimana mestinya. Padahal, beasiswa tersebut dijadwalkan dicairkan dua kali dalam satu tahun akademik dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.000.000 setiap semester.
Menurut Harmain, apabila mengacu pada skema tersebut, setiap penerima seharusnya memperoleh total beasiswa sebesar Rp8.000.000 selama dua tahun. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi persoalan serius karena menyangkut hak mahasiswa dalam memperoleh dukungan pembiayaan pendidikan.
“Yang menjadi pertanyaan kami adalah siapa yang bertanggung jawab atas tidak tersalurkannya beasiswa tersebut, dan ke mana anggaran yang telah dialokasikan itu digunakan. Kami berharap hal ini dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.
Harmain menilai persoalan beasiswa bukan hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran, tetapi juga menyangkut pelayanan publik dan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak pendidikan generasi muda Halmahera Selatan.
Untuk itu, ia mendesak Bupati Bassam Kasuba agar turun langsung mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui penelusuran yang transparan, akuntabel, serta memastikan hak mahasiswa yang belum terpenuhi dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan dan solusi nyata. Kami berharap pemerintah daerah memberikan kepastian kepada mahasiswa dan masyarakat terkait pengelolaan anggaran beasiswa tersebut,” pungkas Harmain Rusli.
(Harmain Rusli, S.H./Red)
