SEKAYU, KRIMSUS86.COM – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali melakukan penataan birokrasi melalui pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, serta pengukuhan pejabat sebagai tindak lanjut perubahan nomenklatur perangkat daerah. Sebanyak 203 pejabat resmi dilantik oleh Bupati Musi Banyuasin H. M. Toha Tohet, S.H., di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Selasa (14/7/2026).
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Muba Kyai Abdur Rohman Husen, Ketua Komisi I DPRD Muba Indra Kesuma Jaya, Kasdim 0401/Muba Mayor Armed Edi Hermanto, Kabag SDM Polres Muba Kompol Ahmad Fauzi, Kasi Intelijen Kejari Muba Mayorudin Febri, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Silvi Ariani, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu Muhammad Arif, S.Ag., M.Si., Sekretaris Daerah Muba Drs. Syafruddin, M.Si., para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta para camat.
Adapun pejabat yang dilantik terdiri atas enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 165 Pejabat Administrasi, tiga Pejabat Fungsional, 28 Kepala Sekolah, dan satu Kepala Puskesmas. Selain itu, dilakukan pula pengukuhan pejabat seiring penyesuaian nomenklatur sejumlah organisasi perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Muba H. M. Toha Tohet menegaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya praktik suap, jual beli jabatan, maupun intervensi yang bertentangan dengan aturan.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan secara profesional sesuai regulasi yang berlaku. Tidak ada praktik suap, jual beli jabatan maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan. Semua dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi agar tata kelola pemerintahan semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tegas Bupati.
Bupati juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjadikan jabatan sebagai amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sebagai simbol kekuasaan. Ia meminta seluruh pejabat mampu menunjukkan kepemimpinan yang visioner, adaptif, inovatif, serta membangun kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pemerintahan yang efektif.
Kepada para pejabat administrator, pengawas, camat, kepala puskesmas, dan kepala sekolah, Bupati menekankan pentingnya meningkatkan disiplin, memperkuat koordinasi, menjaga stabilitas pemerintahan di wilayah masing-masing, serta terus meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.
Dalam penataan organisasi tersebut, sejumlah pejabat juga menempati jabatan baru, di antaranya Demoon Hardian Eka Suza, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rudianto, S.T. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Mursalin, S.E., M.M. sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi, serta H. Riki Junaidi, A.P., M.Si. tetap memimpin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan penyesuaian nomenklatur.
Selain itu, dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Erdian Syahri, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Yus Farizal Pebriansyah, S.STP., M.Si. sebagai Sekretaris Satpol PP, dan Suryadi, S.Pd.I., M.Si. sebagai Camat Lalan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) kepada beberapa pejabat, yakni Indita Purnama, S.Sos., M.M. sebagai Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, M. Ridho sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Frans Gustian, S.T., M.Si. sebagai Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, M. Hatta, S.E., M.Si. sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan, serta Noor Yosept Zaath, S.T., M.T. sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Melalui pelantikan dan penataan organisasi ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap birokrasi semakin efektif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Enis/Red)
