Krimsus86.com, Jakarta – Krimsus86.com – Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Seluruh Indonesia menyatakan akan melaporkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Juswandi Cs, ke aparat kepolisian. Laporan ini terkait dugaan penyebaran informasi bohong (hoaks), provokasi, dan tindakan diskriminatif terhadap pekerja TKBM bersertifikat.
Ketua Umum Aliansi, HM Jusuf Rizal, SH, menegaskan bahwa langkah hukum diambil setelah upaya dialog dan penyelesaian secara persuasif tidak membuahkan hasil. “Awalnya kami mencoba mencari solusi damai terkait tindakan diskriminatif APBMI dan penyebaran informasi bohong. Namun, perlakuan tersebut justru semakin melecehkan hak-hak pekerja. Karena itu, aliansi bergerak mengambil langkah hukum,” tegas Jusuf Rizal.
Perselisihan ini berkaitan dengan kebijakan operasional pekerja TKBM yang bersertifikat di alat berat floating crane di beberapa pelabuhan. Aliansi menilai APBMI berusaha melarang pekerja TKBM bersertifikat untuk bekerja di sektor tersebut, yang berpotensi mengancam mata pencaharian ribuan pekerja. Jusuf Rizal menambahkan, larangan tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah dan menyalahi hak pekerja.
Aliansi Serikat Pekerja TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia, yang terdiri dari organisasi seperti Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI), Koperasi TKBM Pelabuhan, SBSI 1992, FSPMI, dan FSPTI, menyatakan akan menempuh jalur hukum serta melakukan aksi damai sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan hoaks, diskriminasi, dan pelecehan.
Saat ini, tim hukum dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) tengah menyiapkan dokumen dan data pendukung untuk pelaporan resmi ke Mabes Polri. Aliansi juga mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah agar menindaklanjuti dugaan kurangnya transparansi tarif jasa yang diberlakukan APBMI kepada mitra kerja dan pemerintah.
Hingga siaran pers ini diterbitkan, pihak APBMI belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pelaporan tersebut. Redaksi terus berupaya melakukan klarifikasi guna memperoleh pernyataan seimbang dari semua pihak terkait.
Sumber: Jusuf Rizal, Ketua Umum FSPTSI
Editor: Mj@.19
