Krimsus86.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengerahkan ribuan personel lintas instansi untuk menangani endapan lumpur akibat bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Mendagri menjelaskan, Aceh Tamiang merupakan wilayah dataran rendah (lowland) yang menjadi salah satu daerah paling terdampak bencana. Endapan lumpur yang meluas telah memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pemerintahan, infrastruktur, hingga aktivitas sosial dan ekonomi.
“Wilayah lowland yang harus kita beri perhatian khusus adalah Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya,” ujar Mendagri.
Menurutnya, endapan lumpur menjadi persoalan utama karena dampaknya yang signifikan. Namun demikian, kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang yang sebelumnya sempat lumpuh kini mulai berangsur pulih.
“Alhamdulillah, pemerintahan Aceh Tamiang yang tadinya sempat mati total, saat ini sudah kembali aktif dan mulai bersih,” ungkapnya.
Untuk mempercepat proses pemulihan, pemerintah mengerahkan ribuan personel dari berbagai instansi dan lembaga pendidikan kedinasan. Personel tersebut antara lain terdiri atas 1.132 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 500 mahasiswa Politeknik Statistika STIS, 600 taruna Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekitar 2.000 personel TNI, serta 1.000 personel Polri.
Selain itu, turut dikerahkan personel dari program Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) yang melibatkan gabungan taruna Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), Universitas Pertahanan (Unhan), Akademi Kepolisian (Akpol), serta Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dengan total mencapai 1.788 personel.
“Jika digabungkan, kekuatan personel TNI dan Polri di Aceh Tamiang mendekati 10.000 orang. Hal ini dilakukan karena daerah tersebut memiliki dampak endapan lumpur paling luas, termasuk pada kolam-kolam warga,” jelas Mendagri.
Ia menegaskan bahwa pengerahan personel tersebut difokuskan untuk membersihkan lumpur serta memulihkan fasilitas pemerintahan, jalan, sekolah, pasar, warung, dan rumah warga yang terdampak bencana.
“Mulai dari pemerintahan, jalan, pasar, warung, hingga rumah warga semuanya terdampak. Aceh Tamiang menjadi wilayah yang masih membutuhkan kerja keras dan perhatian serius,” tandasnya.
Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri
Tim Media PWDPI
